Presiden Perintahkan Kepala Daerah Kawal Ketat Larangan Mudik

PRESIDEN Joko Widodo perintahkanseluruh kepala daerah untuk terus menjaga ketat wilayah masing-masing, terutama menjelang Idul Fitri. Kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah harus betul-betul diimplementasikan hingga ke daerah demi menekan laju penularan covid-19.

"Sekali lagi hati-hati dengan mudik lebaran. Cek dan kedalikan yang mudik. Itu sangat penting sekali," ujar Jokowi saat memimpin rapat kepala daerah yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).

Kepala negara menyebut, meskipun larang mudik telah ditetapkan, masih akan ada 7% atau sekitar 18,9 juta penduduk yang akan nekad mudik. Jika tidak diperhatikan dengan baik, angka tersebut sudah cukup mampu untuk membuat pandemi di Indonesia memburuk.

"Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik di Idul Fitri. Tetapi saya menyakini bila pemerintah daerah dengan dibantu forkompinda bisa segera mengatur dan mengendalikan mudik, situasi ini bisa ditangani," ucap mantan wali kota Solo itu.

Ia mengingatkan jangan sampai kondisi yang buruk seperti pada musim lebaran tahun lalu terulang kembali. Saat itu, dua pekan setelah Idul Fitri, kenaikan kasus aktif covid-19 mencapai 93%.

Sekecil apapun kasus aktif di provinsi, kabupaten, kota, sambung Jokowi, kepala daerah jangan sampai kehilangan kewaspadaan. Ikuti terus angka-angkanya dan jalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Saya melihat beberapa daerah sudah mulai terjadi kenaikan. Perlu saya sampaikan, hati-hati. Di daerah-daerah Sumatra Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimatan Barat, NTT , Riau, Bengkulu, Kepri, hati-hati. Ada kenaikan, karena grafis dan kurve harian selalu saya ikuti," tutur kepala negara.

baca juga: Larangan mudik

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi massal. Pemerintah pusat dalam hal ini akan berupaya keras untuk menyiapkan vaksin yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh wilayah.

"Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah menyiapkan vaksin. Tugas daerah adalah memberikan itu ke masyarakat. Vaksin jangan sampai ada yang distok. Stok cukup 5%. Segera disuntikkan ke masyarakat dan target prioritas," tandasnya. (OL-3)