Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada tiga faktor utama yang menyebabkan kepala daerah melakukan korupsi selama menjabat.
Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam webinar bertajuk Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Diksi Milenial Yogyakarta hari ini.
Tiga faktor penyebab korupsi itu adalah korupsi disebabkan oleh sistem, korupsi disebabkan oleh keserakahan, dan korupsi karena kebutuhan.
"Korupsi karena kebutuhan diselesaikannya dengan memberikan pendapatan yang cukup untuk hidup layak," kata Anies, Kamis (8/4).
Ia melanjutkan jikalau kebutuhan hidup layak tidak bisa dipenuhi di tempat bekerja maka tanggung jawab di rumah yang harus ditunaikan harus dipenuhi dengan mencari peluang lain.
Bila peluang yang dilakukan itu di luar kegiatan kantor untuk tambahan masih aman. Tapi bila kewenangan yang dimilikinya kemudian dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan di situlah yang akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Misalnya kebutuhan hidupnya adalah Rp10 juta sebulan sementara pendapatnya adalah Rp7 juta sebulan. Maka Rp3 juta ini dia harus cari dan selisih ini bisa jadi diambil lewat kewenangan yang dimiliki dipakai untuk mendapatkan tambahan mengisi uang yang kosong. Inilah jenis korupsi karena kebutuhan. Itu solusinya adalah dengan ditingkatkan pendapatannya sehingga kebutuhannya tertutup," jelas Anies.
Sementara itu, di Jakarta, Anies telah meningkatkan pendapatan aparatur sipil negar (ASN) agar setara dengan beban kerja dan besarnya anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Pendapatan yang setara ini harus diberikan agar tidak ada celah bagi prilaku korup.
Lain lagi dengan korupsi karena keserakahan. Anies menyebut, korupsi ini tidak ada batasnya. Keserakahan adalah satu sifat yang tidak memiliki ujung. Untuk itu, perlu hukuman yang berat dan sanksi yang tegas untuk menjadi solusinya.
Ketiga adalah korupsi karena sistem. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut sistem ini adalah situasi di mana bukan karena kebutuhan, bukan karena keserakahan. tapi karena proses yang dikerjakan sesorang mampu menyeret dia dalam praktik korupsi.
"Yang ini, yang ketiga ini perlu solusi sistemik. Di sinilah rongga yang terus-menerus harus dicarikan terobosannya. Mereka mereka yang memang memiliki niat untuk korupsi, melihat tiga ruang ini, apakah kebutuhan, keserakahan, sistem, jadi yang korupsi karena keserakahan itu kreativitasnya luar biasa, sama dengan yang karena sistem, itu kreatifitasnya yang luar biasa," ujar Anies.
"Tugas kita adalah terus menerus melakukan inovasi, di dalam mengendalikankan praktek seperti itu, di Jakarta yang kita lakukan unsur ketiga adalah dengan melakukan smart budgeting. Jadi dari mulai perencanaan, pada saat penganggaran dilanjutkan dengan sistem digital. Pada saat pengadaan juga begitu, digitalisasi semua level," ungkapnya. (Put/OL-09)
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved