Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian berharap otonomi daerah terus diberlakukan sebagai bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Walaupun praktik otonomi daerah masih banyak mengalami kendala, sistem ini dinilai bisa memberikan ruang bagi kepala daerah untuk berinovasi dalam membangun daerahnya.
“Kita harapkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya tanpa harus membebani rakyatnya,” katanya saat Hari Otonomi Daerah 2021 secara daring, Senin.
Tito menyebutkan, salah satu keunggulan praktik otonomi daerah ini yaitu terbukti memberikan kesempatan bagi calon pemimpin untuk dipilih langsung sesuai dengan keinginan masyarakat. Sesuatu yang tidak terjadi ketika Indonesia masih dipimpin oleh rezim yang sentralistik.
“Pemimpin lokal ini bisa mempunyai kesempatan untuk dipilih ke level nasional. Kita bisa menyaksikan apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini,” jelasnya.
Namun demikian, Tito menyebutkan sejumlah ekses negatif yang terjadi akibat praktik demokrasi langsung yang terjadi selama masa otonomi daerah.
Baca juga : Perludem: Lima Prasyarat Perubahan Model Keserentakan Pemilu
Selain berpotensi melahirkan pemimpin berkualitas, praktik Pilkada langsung juga menyebabkan biaya tinggi yang berpeluang melahirkan koruptor.
“Belum lagi Pilkada bisa melahirkan konflik yang menyebabkan pembelahan,” ungkapnya.
Tito berharap kepala daerah yang saat ini memerintah mempunyai kemampuan berwirausaha di samping jiwa pemimpin.
“Jadi bukan hanya menjadi pemimpin tapi juga mampu berwirausaha untuk mencari uang tanpoa merugikan rakyat. Ini bisa mengurangi efek negatif dari Pilkada,” pungkasnya. (OL-7)
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Menyusul dipangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian meminta para gubernur untuk cerdas mencari pendapatan, misalnya dari pajak hotel dan parkir.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved