Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau agar kepala daerah terpilih melakukan pengendalian terhadap laju pandemi covid-19.ar
"Karena kepala daerah merupakan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing," kata Tito, Rabu (14/4).
Tito meminta kepala menjadi role model atau panutan dalam berbagai hal, terutama dalam penegakan protokol kesehatan.
Mendagri menjelaskan, kepemimpinan kepala daerah amat dibutuhkan dan jadi suri tauladan bagi masyarakatnya.
Sebaliknya, tindakan mengandung kontroversi, apalagi melanggar peraturan, sarat akan cibiran yang dapat mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat.
“Beberapa kasus kita lihat (oknum) kepala daerah, di-bully karena kumpul ramai-ramai tanpa masker, dan itu ada sanksi bisa mengandung dan membawa masalah hukum,” katanya.
Ia berpesan, agar kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat menjaga muruah dan menghindari diri dari perbuatan yang dapat mengandung sanksi hukum maupun sanksi sosial.
Berikutnya Mendagri meminta kepala daerah memetakan penurunan angka korona selama upaya penanganan dengan seluruh indikator, tidak memastikan angka penurunan dari satu indikator saja.
Tito memaparkan sejumlah indikator dari keberhasilan pengendalian korona. Yang paling utama kata dia, adalah turunnya angka positif, namun penurunan angka positif bukan dengan menurunkan jumlah pengetesan.
"Testing-nya meningkat, tetapi memang angkanya (positifnya) yang rendah, karena kasusnya menurun," kata Mendagri.
Kemudian, indikator lainnya kata dia yakni tingkat kesembuhan yang tinggi, hal itu didapatkan karena treatment dan pencegahan yang dilakukan secara baik.
Indikator selanjutnya, yakni angka kematian yang rendah. Salah satu ukuran untuk melihat angka kematian akibat korona rendah, kepala daerah dapat memanfaatkan data kematian yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tidak hanya mengandalkan data dari rumah sakit.
"Dukcapil itu memiliki angka kematian, orang meninggal biasanya buat akta (kematian). Bila ternyata tidak terjadi lonjakan kematian baik berdasarkan data dinas dukcapil maupun rumah sakit, itu berarti menunjukkan bahwa angka kematian akibat COVID-19 betul-betul rendah," ucapnya.
Indikator terakhir, yakni kesiapan ruang rumah sakit untuk menampung pasien atau bed occupancy rate (BOR). (OL-8)
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Jika memungkinkan, kapan pun berada di ruang publik atau di gedung, pastikan ventilasi alami dengan membuka jendela.
Langkah ini untuk mengoptimalkan kebijakan berlapis dengan pendekatan digital demi pengendalian covid-19, termasuk antisipasi masuknya virus varian baru ke Indonesia.
PROGRAM vaksinasi Covid-19 terus berlanjut di Sumatra Selatan, difokuskan untuk kalangan pelajar.
PELAKSANAAN protokol kesehatan (prokes) Covid-19 harus menjadi kewajiban dalam keseharian masyarakat, untuk menghadapi potensi sebaran varian baru virus korona di tanah air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved