Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Karena kalau berbicara mafia tanah, mohon maaf Pak Surya Tjandra, juga ada oknum BPN yang bermain di sana," kata Johan blak-blakan.
Tujuan dari pendengung ini ialah membentuk framing terhadap personifikasi seseorang.
Rapat ini digelar setelah sebelumnya Menteri ATR BPN Sofyan Djalil mengambil tindakan tegas terhadap 9 orang oknum pejabat yang bermain di dalam sengketa tanah
Tonin menuturkan, tudingan yang disampaikan oleh Dino Patti Djalal diklaim tidak benar.
Ia menambahkan, kasus tersebut menjadi salah satu dari banyaknya kasus di sektor pertanahan, selain penyerobotan lahan hingga sertifikat ganda.
Rezka Oktoberia mendorong BPN untuk meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan sertifikat tanah elektronik guna menghindari adanya informasi palsu.
Seharusnya, kata dia, upaya digitalisasi dikhususkan dulu untuk internal BPN. Sebatas memastikan data kementerian satu data.
Hal tersebut untuk mencegah maraknya mafia tanah yang melakukan perpindahan tangan sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik.
Dwiasih menyebut Fredy menyiapkan Aryani sebagai orang penganti Yurmisnarwati yang merupakan keluarga Dino Patti Djalal.
Kompolnas, sambung Benny, mendukung penuh instruksi Kapolri agar mafia tanah ditindak tegas tanpa pandang bulu
Boyamin Saiman menilai aparat penegak hukum belum menunjukan ketegasannya dalam menindak mafia tanah di Indonesia.
Komjak mendorog oknum yang terlibat kasus mafia tanah harus dihukum lebih berat.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan pemerintah harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam implementasi program sertifikat tanah elektronik.
Pemerintah diminta memperkuat UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Gratifikasi itu diduga terkait surat rekomendasi pemberian HGU. Uang diduga diterima langsung dalam bentuk uang tunai dari para pemohon HGU maupun melalui Siswidodo.
Amadmenilai, mafia tanah secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah
Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertifikat tanah yang diterbitkan BPN.
“Dari enam sertifikat tadi, yang beralih dua dan empat lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan
Dia menyebut mafia tanah ini mencari legalitas di pengadilan. Kemudian modus lainnya ialah memalsukan surat kuasa.
Fickar menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang belum juga selesai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved