Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto memastkan pihaknya akan melakukan sertifikasi rumah ibadah tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.
PARA calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN)
SHM yang dikenal secara umum merupakan sebuah dokumen yang tidak memiliki masa waktu karena kedudukannya sangat tinggi.
Petugas sudah mengukur kurang lebih 570-an bidang tanah milik warga di desa ini selama lebih kurang satu setengah bulan.
Terkait uang warga yang sudah disetor, dia mengaku pihaknya akan menggembalikan utuh.
Bila tanah wakaf itu tidak segera terdata serta disertifikasi, tentu ini rawan berpindah tangan, beralih fungsi atau hilang tidak berbekas. Apalagi
Kementerian ATR/BPN menjalin kerja sama dengan organisasi keagamaan sebagai dalam usaha sertifikasi tanah wakaf.
Sudah ada masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan hak guna bangunan dari tanah atas hak pengelolaan (HPL) milik Pemprov NTB
SEJUMLAH warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo yang dulu kontra tambang kini berbalik mendukung. Pembayaran ganti rugi pada warga pemilik lahan terdampak telah mencapai 92 persen.
Program PTSL mendorong sertifikasi tanah secara masif dan sistematis untuk memberikan kepastian hukum, juga memudahkan warga mendapatkan akses ekonomi
"Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan,"
Penyerahan sertifikat ini menyita perhatian publik karena sejak berdirki 1995, SD Negeri 002 Batam Kota belum memiliki sertifikat tanah.
Raja menjelaskan bahwa 53% atau 109.838 sertifikat dicapai dalam kurun waktu 6 tahun yakni pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
“Dalam kota lengkap, bidang tanahnya terpetakan tanpa adanya tumpang tindih lahan,” tandas Hadi
Joko menduga penerbitan SHGU tersebut tidak melalui proses dan ketentuan yang berlaku
penyidikan kasus perubahan fungsi lahan di kawasan hutan lindung yang diperjualbelikan didasarkan pada hasil audit tata ruang kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun
"Sertifikasi aset milik pemerintah adalah perintah Presiden untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset yang berakibat pada permasalahan hukum."
Hadi menerangkan, di Provinsi Sumatera Utara sendiri, pertambahan nilai ekonomi selama periode 2022 mencapai Rp36,32 triliun
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang berada di Provinsi Aceh.
Sofyan A. Djalil menambahkan RDTR yang dibuat sudah detail sekali, setiap blok akan kelihatan. Sehingga pemerintah telah menerapkan OSS.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved