Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN.
Kali ini sosialisasi berlangsung di Sapadia Hotel, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Sabtu (10/12).
Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Hadir sebagai narasumber, anggota Komisi II DPR RI, Ongku P. Hasibuan mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah gencar menyosialisasikan program PTSL.
Tujuannya, guna tercapainya seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Untuk itu, Komisi II DPR RI ikut mendorong dan mengawasi keberhasilan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar.
"Dalam program PTSL ini juga dibutuhkan bantuan dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten untuk terus mendorong keberhasilan program PTSL ini," ungkap Ongku.
Lebih lanjut, Ongku menyatakan, PTSL bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan membuka akses ke perbankan.
Baca juga: Menteri ATR Serahkan Sertifikat Konsolidasi Tanah Langsung di Semarang
"Masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tanah dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal usaha dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup," ujar Ongku.
"Sebagai putra daerah, saya akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan termasuk tentang pengurusan sertifikat tanah PTSL," jelasnya.
"Asalkan pemerintah daerah masing-masing memberikan dukungan, saya sebagai Anggota Komisi II DPR RI yang kebetulan mitra Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan," ungkap mantan Bupati Tapanuli Selatan ini.
Selain menyosialisasikan PTSL, dalam kesempatan ini Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Indera Imanuddin juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan transformasi digital.
Indera mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke Kantor Pertanahan menanyakan layanan pertanahan, karena sudah ada aplikasi yang menunjang hal tersebut.
"Salah satu inovasi yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN adalah aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku yang mana dengan fitur ini masyarakat lebih mudah dan gampang dalam mengurus terkait pertanahan," tuturnya.
"Ini adalah salah satu upaya pemerintah hadir mempermudah pelayanan kepada masyarakat," ucap Indera.
Adapun dalam kesempatan ini turut dilakukan penyerahan sertifikat hasil program PTSL kepada perwakilan 10 masyarakat yang diserahkan langsung oleh anggota Komisi II DPR RI, Ongku P. Hasibuan.
Acara penyerahan sertifikat program PTSL juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Basri Harahap, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut Indera Imanuddin, Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah Kabupaten Tapanuli Selatan Gosrin. (RO/OL-09)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Permenkum 49/2025 diterbitkan untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi BO, serta tata kelola perseroan melalui SABH.
Proyek tersebut tidak hanya didukung secara administratif, tetapi juga diawasi ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga lokal tetap menjadi prioritas utama.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemprov DKI disarankan agar menyiapkan alternatif hunian bagi warga yang akan direlokasi, misalnya melalui penyediaan rumah susun (rusun) atau bantuan pembelian lahan baru.
Melalui kegiatan ini KAI mengajak seluruh pengguna kereta api di Sumatera Utara untuk lebih peduli dalam mencegah tindak pelecehan seksual.
Acara yang seharusnya terbuka untuk masyarakat umum justru hanya dihadiri sekitar 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina desak pemerintah gerak cepat cari 3 ABK WNI yang hilang di Selat Hormuz usai ledakan Musaffah 2 di tengah konflik Iran-Israel.
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved