Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN.
Kali ini sosialisasi berlangsung di Sapadia Hotel, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Sabtu (10/12).
Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Hadir sebagai narasumber, anggota Komisi II DPR RI, Ongku P. Hasibuan mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah gencar menyosialisasikan program PTSL.
Tujuannya, guna tercapainya seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Untuk itu, Komisi II DPR RI ikut mendorong dan mengawasi keberhasilan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar.
"Dalam program PTSL ini juga dibutuhkan bantuan dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten untuk terus mendorong keberhasilan program PTSL ini," ungkap Ongku.
Lebih lanjut, Ongku menyatakan, PTSL bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan membuka akses ke perbankan.
Baca juga: Menteri ATR Serahkan Sertifikat Konsolidasi Tanah Langsung di Semarang
"Masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tanah dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal usaha dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup," ujar Ongku.
"Sebagai putra daerah, saya akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan termasuk tentang pengurusan sertifikat tanah PTSL," jelasnya.
"Asalkan pemerintah daerah masing-masing memberikan dukungan, saya sebagai Anggota Komisi II DPR RI yang kebetulan mitra Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan," ungkap mantan Bupati Tapanuli Selatan ini.
Selain menyosialisasikan PTSL, dalam kesempatan ini Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Indera Imanuddin juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan transformasi digital.
Indera mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke Kantor Pertanahan menanyakan layanan pertanahan, karena sudah ada aplikasi yang menunjang hal tersebut.
"Salah satu inovasi yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN adalah aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku yang mana dengan fitur ini masyarakat lebih mudah dan gampang dalam mengurus terkait pertanahan," tuturnya.
"Ini adalah salah satu upaya pemerintah hadir mempermudah pelayanan kepada masyarakat," ucap Indera.
Adapun dalam kesempatan ini turut dilakukan penyerahan sertifikat hasil program PTSL kepada perwakilan 10 masyarakat yang diserahkan langsung oleh anggota Komisi II DPR RI, Ongku P. Hasibuan.
Acara penyerahan sertifikat program PTSL juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Basri Harahap, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut Indera Imanuddin, Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah Kabupaten Tapanuli Selatan Gosrin. (RO/OL-09)
Universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, serta untuk memastikan seluruh pekerja mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pelajar yang kedapatan melanggar diberikan edukasi serta dibina secara persuasif.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya lingkungan rumah sehat bagi para pekerja migran Indonesia.
MENINDAKLANJUTI Instruksi Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini gencar melaksanakan sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
MESKI berbagai upaya telah dilakukan, namun kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api masih saja terjadi.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved