Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah secara langsung kepada 10 pemilik rumah perwakilan masyarakat di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (12/12).
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah ini terselenggara dengan partisipasi masyarakat, kolaborasi para pemangku kepentingan, dan dukungan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi.
Konsolidasi Tanah sendiri merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan tanah serta berpotensi dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.
Konsolidasi Tanah ini sekaligus sebagai solusi alternatif strategi dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah.
Tujuannya, yakni dapat memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Desa Penawangan yang diikuti dengan peningkatan nilai tanah karena meningkatnya kualitas lingkungan dan optimalnya pemanfaatan tanah.
Baca juga: Menteri ATR Pastikan Pembangunan IKN Tak Ganggu Tanah Adat
Dalam sambutannya, Menteri ATR Hadi Tjahjanto menyampaikan, dari total target 350 bidang tanah, telah selesai 226 bidang dengan total luas 7,47 hektare di satu RW yang terdiri dari lima RT.
"Hari ini yang saya lihat memang pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah semuanya berjalan dengan baik. Sambil pembangunan fisiknya dikerjakan, saat ini kita bagikan sertipikatnya," ujarnya di lokasi penyerahan.
Hadi mengatakan, program Konsolidasi Tanah dilaksanakan untuk menjadikan desa yang bersih, memiliki infrastruktur dan sanitasi yang baik, memiliki fasilitas sosial yang memadai, serta fasilitas umum yang mencukupi.
Selain itu, Konsolidasi Tanah untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat adalah tujuan bersama kementerian lintas sektor dan pemerintah daerah.
"Jadi diharapkan program Konsolidasi Tanah ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk masyarakat, saya tanya secara langsung juga memiliki tanah garapan, karena di sekitar wilayah ini juga ada Perhutani dan Perhutanan Sosial itu sudah bisa diterima masyarakat dan menghasilkan hasil yang baik," jelasnya.
"Dengan demikian, ekonomi masyarakat meningkat dan infrastruktur bagus, kemudian memiliki papan yang sesuai dengan standar. Itu tujuan kita bersama," papar Hadi Tjahjanto.
Adapun pembangunan infrastruktur Konsolidasi Tanah di Desa Penawangan ini, di antaranya meliputi rumah baru sebanyak 128 unit, jalan sepanjang 2.324 meter, dan drainase sepanjang 3.293 meter.
Selain itu, dua unit sumur bor dengan 220 sambungan rumah, dua unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan 118 sambungan rumah, serta satu unit Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R).
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari beserta jajaran Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Arya Widya Wasista beserta jajaran, dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. (YS/YZ/RK/RS/OL-09)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengungkapkan 1,1 juta hektare tanah yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Koswara Kantah Tangsel yang hadir dalam kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantah Tangsel, Serpong.
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen hukum tertinggi yang memberikan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki WNI.
Sertifikat tanah adalah dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membuktikan keabsahan kepemilikan properti.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved