Rabu 11 Januari 2023, 23:01 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Dokumen Teknis Tata Ruang IKN

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Dokumen Teknis Tata Ruang IKN

Antara
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto

 

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (11/01).

Dokumen teknis RDTR yang diserahkan kali ini mencakup lima wilayah perencanaan (WP), yakni WP 3 IKN Selatan, WP 6 IKN Utara, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa.

Pada tahun lalu telah diselesaikan dan diserahterimakan empat Materi Teknis RDTR IKN tahap I yaitu WP 1 KIPP, WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2. Total ada sembilan materi teknis RDTR IKN.

"Sehingga, sudah tuntas penyusunan sembilan RDTR untuk semua wilayah perencanaan di IKN," kata Hadi dalam keterangannya.

Penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2022 tentang RTR KSN IKN.

Hadi mengatakan RDTR IKN yang telah disusun dapat segera ditetapkan produk hukumnya berupa beberapa regulasi, antara lain Peraturan Kepala Otorita IKN yang diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS), dan tertib tata ruang sesuai RDTR.

"Saya berharap RDTR IKN ini dapat menjadi acuan seluruh pihak, baik pemerintah, maupun para investor dalam pembangunan IKN," ungkap Hadi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan, tata ruang merupakan jantung atau dasar dari sebuah perencanaan wilayah. Oleh sebab itu, menurutnya tata ruang dapat menjadi acuan berbagai pihak dalam melakukan pembangunan.

Ia juga menambahkan, pihaknya telah menerima sejumlah letter of interest atau dokumen yang menyatakan komitmen awal untuk berbisnis di IKN dari banyak pelaku usaha yang berasal dari berbagai negara.

"Ini menurut kami pentingnya RDTR, tanpa itu semua apa yang bisa kita sampaikan ke mereka (pelaku usaha). Dengan dokumen itu, maka ada kepastian dan kejelasan dari aturan tata ruang," urainya.

Selain sembilan RDTR yang telah dirampungkan, pada kesempatan ini Kepala Otorita IKN berharap Kementerian ATR/BPN turut membantu penyusunan dokumen teknis RDTR di kawasan lain yang masih masuk ke dalam kawasan IKN Nusantara.

"Perlu juga kita buatkan tata ruangnya, karena dari sini lah kita bisa mulai melakukan penertiban, menegakan kembali hutan tropis di daerah IKN," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Ist

Cerita Sukses Siti Nur Maftuhah: Berbagi dan Berkembang dengan MicroMentor

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 31 Januari 2023, 08:11 WIB
MicroMentor memungkinkan perempuan yang akrab disapa Meta itu untuk berbagi, bertumbuh, dan berkembang dengan wirausaha tanpa batasan...
Sumber: ITB/Litbang MI

Platform untuk Sedekah Ilmu

👤Mustika Sufiati Purwanegara/M-1 🕔Selasa 31 Januari 2023, 08:10 WIB
LEWAT fitur Forum yang terdapat pada Ecobiz.id, kita dapat melihat bahwa ada beragam tantangan usaha yang dihadapi para produsen skala...
Dok. ITB

Kedaulatan Ekonomi Petani lewat Ecobiz

👤Dr Mustika Sufiati Purwanegara MSc, Kelompok Keahlian Strategi Bisnis dan Marketing, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB 🕔Selasa 31 Januari 2023, 08:05 WIB
Platform digital merupakan salah satu sarana dalam model bisnis inklusif yang menciptakan pembangunan sosial dan kemakmuran bagi kelompok...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya