Dorong Program Pendaftaran Tanah, PNM dan Kementerian ATR/BPN Bersinergi

PERAN UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia membuat PNM berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan pameran yang bertajuk “Indonesia UMKM Expo”.

Indonesia UMKM Expo diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional pada 3-8 November 2022 di Gambir Expo, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta,

Dalam kegiatan Indonesia UMKM Expo, PNM melakukan Pendatanganan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PT PNM dan Ir. Himawan Arief Sugoto, M.T selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kemen-ATR/BPN).

Bentuk nota kesepahaman (MoU) meliputi percepatan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan, permasalahan tanah, dan pemberdayaan tanah masyarakat.

Baca juga: Dalam Holding Ultra Mikro, PNM Berperan Dorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Nota kesepahaman ini berlaku bukan hanya bagi PNM melainkan bagi anak usaha maupun afiliasi PNM.

Tujuan dari penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan PNM dengan Kementerian ATR/BPN ialah untuk mengoptimalisasikan sinergi pelaksanaan tugas di bidang tanah serta pemberdayaan pengembangan usaha ultra mikro, kecil dan menengah untuk membantu memajukan ekonomi kerakyatan Indonesia.

“Dengan adanya kerjasama dan penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan PNM dengan Kementerian ATR/BPN, harapannya melalui dan bersama PNM mampu membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia lebih cepat dengan pemetaan data yang tepat,” kata Arief Mulyadi dalam keterangan, Kamis (10/11). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM, serta Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN beserta jajaran Staf.

Sebagai informasi, hingga 3 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 156,8 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13 juta nasabah.

Saat ini PNM memiliki 4197 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, dan 5640 Kecamatan. (RO/OL-09)