Berita Terbaru Kementrian Atrbpn Hari Ini

DPR akan Panggil BPN Terkait Kasus Mafia Tanah Cakung

Yanuar mengatakan mafia tanah harus diberantas karena mengacaukan proses peralihan tanah yang normal 

Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Kemenag dan Kemen ATR/BPN Teken Nota Kesepahaman 

Selain ditandatanganinya MoU, Menag juga menyerahkan data tanah wakaf yang akan diajukan secara massal kepada Menteri ATR/BPN.

SK Menteri ATR/BPN atas Tanah Bersengketa Dinilai tak Hormati Proses Peradilan

Fickar menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang belum juga selesai.

Begini Modus Mafia Tanah, Palsukan Surat Kuasa hingga KTP

Dia menyebut mafia tanah ini mencari legalitas di pengadilan. Kemudian modus lainnya ialah memalsukan surat kuasa.

Menteri ATR Pastikan 4 dari 6 Sertifikat Tanah Nirina Zubir Diblokir untuk Keperluan Penyidikan 

“Dari enam sertifikat tadi, yang beralih dua dan empat lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan

Setop Mafia Tanah!

Upaya yang harus dilakukan ialah pembenahan dan penataan, serta pendataan tanah-tanah di seluruh Indonesia secara valid oleh BPN.

Langkah-Langkah Atasi Tipu Daya Mafia Tanah

Saat ini mafia tanah juga dapat beraksi dalam proses jual-beli yang seolah-olah formal.

Panja Mafia Tanah Sarankan Satgas Mafia Tanah Benahi Persoalan Internal

Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertifikat tanah yang diterbitkan BPN.

KY Awasi Proses Peradilan Kasus Mafia Tanah di Jaktim

Amadmenilai, mafia tanah secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah

Sumur Resapan untuk Penyelamatan Kawasan Puncak

Seluruh pihak dilibatkan dalam pemulihan dan penyelamatan kawasan Puncak, Bogor. Tak terkecuali dunia usaha dengan caranya masing-masing.

Pegawai BPN Terlibat Mafia Tanah, Menteri ATR: Saya Pecat

Karena itu, mafia tanah tidak boleh semakin merajalela. Dia menjanjikam seluruh oknum yang terlibat di dalamnya harus diberantas hingga ke akar.

Menteri ATR : Mafia Tanah Tak Boleh Menang, Merepotkan Kita Semua! 

Pihaknya telah menerima pengaduan 493 kasus masalah sengketa dan konflik tanah, yang 125 kasus diantaranya, pegawai BPN dihukum karena terlibat dalam kasus mafia tanah. 

Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialiasi PP Turunan UU Cipta Kerja Bidang Pengendalian Fungsi Tanah dan Ruang 

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) membawahi beberapa PP, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,

Wakil Wali Kota Bekasi Pastikan Hoaks Penarikan Sertifikat Tanah oleh BPN

Informasi itu sesuai amanat dari Kementerian Agraria yang disampaikannya dalam peringatan HUT Agraria dan Tata Ruang.

Pemerintah Susun Payung Hukum Penetapan KSN Banjarbakula

Surya berujar bahwa kawasan tersebut akan membuka peluang untuk menciptakan episentrum baru, yakni pembangunan di wilayah lain.

Kementerian ATR/BPN Sosialisasi NSPK untuk Urai Masalah Pertanahan

Hingga kini banyak ditemukan persoalan seputar tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Sehingga, diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian dan penertiban tata ruang

Pemerintah Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Persoalan mafia tanah teranyar ialah dugaan keterlibatan Kepala Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kementerian ATR/BPN terkait penerbitan Surat Kepala Kantor

Ho Hariaty Bawa Dua Saksi di Kasus Mafia Tanah Pondok Indah

Pihak Ho Hariaty sebagai terlapor dalam kasus menghadirkan dua orang saksi, yakni Yuliana Sanger dan karyawan ayah Hariaty atau Hokiarto

Praperadilan Mafia Tanah Pondok Indah Diminta Tiada Intervensi

"Mudah-mudahan tidak ada intervensi yang luar biasa. Karena kalau lihat sepak terjang Ho Hariaty, kalau saya simpulkan tidak lain ada bagian dari mafia tanah," ujarnya

Konsolidasi Tanah, Wujudkan Penataan Ruang & Wilayah Lebih Efisien

Himawan Arief Sugoto mengatakan semakin tahun, terdapat banyak perkembangan dalam bidang pembangunan dan instrumen konsolidasi tanah hadir untuk mengatur pertanahan agar lebih efisien.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting