Jumat 26 November 2021, 19:03 WIB

Menteri ATR Pastikan 4 dari 6 Sertifikat Tanah Nirina Zubir Diblokir untuk Keperluan Penyidikan 

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Menteri ATR Pastikan 4 dari 6 Sertifikat Tanah Nirina Zubir Diblokir untuk Keperluan Penyidikan 

Dok. Mi
Ilustrasi mafia tanah

 

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil memastikan, sebagian sertifikat tanah milik keluarga artis Nirina Zubir sudah diblokir terkait kasus mafia tanah. 

Dengan kata lain, sertifikat yang diblokir itu tidak akan bisa lagi diperjualbelikan ataupun berpindah tangan. 

“Dari enam sertifikat tadi, yang beralih dua dan empat lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan dalam keterangan resmi. 

Menteri ATR meminta masyarakat dapat mengambil pelajaran dari kasus Nirina Zubir. Ia mengimbau agar para pemilik tanah tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah. 

"Walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau punya sertifikat jangan mudah percayakan kepada orang," ucapnya. 

Dia menguraikan, kebanyakan modus dari mafia tanah itu pemalsuan dokumen dan kejahatan penggelapan. Biasanya, kata Sofyan, orang-orang dekat atau orang kepercayaanlah yang memiliki akses terhadap sertifikat asli, lalu memodifikasinya, dialihkan, dijual, atau diagunkan. 

Baca juga : Menteri ATR: Banyak PPAT Ibarat Pagar Makan Tanaman

Terpisah, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menyarankan, lebih baik masyarakat mengurus sendiri sertifikatnya. 

Sementara untuk catatan Kementerian ATR/BPN, ini menjadi PR besar yang sedang dilakukan di berbagai daerah untuk membereskan masalah tersebut. Seluruh dokumen pertanahan untuk pendaftaran tanah pun ke depannya dilakukan digitalisasi. 

Lebih lanjut, Surya mengingatkan terkait peluang yang bisa membuat mafia tanah bertindak. Dia menyebut, tanah menjadi komoditas yang menggiurkan. 

"Harganya 60-70%, sementara harga bangunannya cuma 30%. Kemudian, banyak bidang tanah yang tidak dipakai oleh pemilik, ditelantarkan, atau disimpan untuk investasi. Lalu, kami juga tidak punya kewenangan memeriksa kebenaran materiil dari sebuah permohonan,” jelasnya. 

Berdasarkan itu, Surya Tjandra mengimbau kepada para pemilik tanah untuk sesekali merawat tanahnya dan dipakai secara nyata agar ada penguasaan fisik yang terlihat. 

“Kami pun tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan kepastian formal dan materiil," tutupnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Doa Rizieq Dinilai tidak Beradab dan Lecehkan Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 Desember 2021, 08:00 WIB
“Seruan MRS untuk doa kehancuran tidak beradab dan melecehkan penegakan hukum. Karena proses hukum sedang berjalan, belum ada...
Dok Pemprov Jateng

Survei Indikator: Duet Ganjar-Erick Kandidat Terkuat Pilpres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 00:40 WIB
"Dukungan Ganjar-Erick 31,1% berimbang dengan Anies-Sandi 30,8%, baru kemudian Prabowo-Puan 28,1%," ujar...
dok.medcom

Bripda Randy Bagus Dipecat dengan Tidak Hormat

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:38 WIB
Bripda RB juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya