Kementerian ATR/BPN Sosialisasi NSPK untuk Urai Masalah Pertanahan

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) melakukan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang untuk seluruh pemangku kepentingan di 34 Provinsi dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah untuk melaksanakan pengawasan teknis penataan ruang di daerah demi kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial. 

Alasannya, hingga kini banyak ditemukan persoalan seputar tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Sehingga, diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian dan penertiban tata ruang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang berkembang di suatu wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kualitas ruang dan tanah yang terjaga, serta berkelanjutan. 

Merujuk hal tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPTR melaksanakan Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Hotel Aryaduta, Medan, Hal itu dilakukan untuk membangun dan meningkatkan sinergitas pelaksanan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan pemahaman terkait NSPK PPTR. 

Plh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Shafik Ananta Inuman mengungkapkan, sosialisasi itu sebagai langkah memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah sebagai bagian dari muatan dari PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

"Untuk itulah, perlu disusun NSPK bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang dan perlu disebarluaskan kepada khalayak luas melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi untuk dapat meningkatkan Indonesia ke level yang lebih tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian yang terukur," tuturnya.

Baca juga : Komit Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula perwakilan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Utara Afifi Lubis yang mengapresiasi sosialisasi NSPK ini. 

“Begitu banyak persoalan pertanahan di Sumatera Utara. Atas nama Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini, sehingga diharapkan akan memberikan hasil dan menjadi pedoman untuk tugas ke depannya,” ujarnya. 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Dadang Suhendi mengatakan, jika tanah tidak bisa terlepas dari pembangunan dan ruang. Maka upaya pembangunan harus dilakukan secara terpadu serta kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat menyejahterakan masyarakat. 

Acara sosialisasi akan berlangsung pada Juni sampai Juli 2021 yang ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan di 34 provinsi yang terbagi dalam 10 klaster. Provinsi Sumatera Utara menjadi klaster pertama bersamaan dengan Aceh dan Sumatra Barat. (RO/OL-7)