Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mendatangi rumah-rumah warga di dua kelurahan di wilayah Jatimelati dan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hadi ingin memastikan proses pengurusan sertifikat di BPN mudah dan bebas dari unsur pungutan liar (pungli).
Terkait adanya kabar pemberitaan adanya pungutan liar terhadap warga saat mengurus surat sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Menteri Hadi menegaskan kejadian pungutan liar di wilayah Jatimurni tidak terjadi.
Baca juga: 3 Hektare Padi Siap Panen Rusak Terserang Hama Wereng
"Pungutan di sini tidak ada. Saya cek langsung ke masyarakat, pertama apakah dalam pengurusan PTSL ini ditarik biaya, mereka menjawab gratis, proses cepat, dan pelayanan juga baik," tegas Hadi di Bekasi, Rabu (6/7/2022).
Mantan Panglima TNI ini meminta agar kepala Kantor BPN khususnya di Bekasi, Jawa Barat, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan tanah. Sebab sertifikat tanah penting bagi setiap warga sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
"Saya minta kepada kepala Kantor Pertanahan di Bekasi supaya terus diakselerasi baik melalui PTSL maupun mandiri agar diberi kemudahan. Agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas haknya, dan tidak ada lagi masalah tumpang tindih kepemilikan lahan," tutur Hadi.
Hadi membeberkan masih ada 46 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, dari total 126 juta secara keseluruhan. Ia mengingatkan jajarannya di daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk bekerja secara maksimal dan mempercepat program PTSL.
Baca juga: Harga Minyak Goreng di Papua belum Rp14 ribu, Mendag: Kita akan Coba!
"Saya harap seluruh kepala kantor bisa mempercepat perolehan bidang tanah di mana targetnya ada 126 juta, kini yang terealisasi sudah 80 juta. Kita kejar terus kekurangannya sehingga setiap kota, kabupaten hingga kecamatan saya tantang bisa lengkap," pinta Hadi.
Sebelumnya dikabarkan salah seorang warga Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, mengaku menjadi korban dari praktik pungli dan menyebut bahwa praktik suap ini terjadi mulai dari lapisan paling bawah. (Ren/A-3)
Kementerian Agama menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam Program Safari Wukuf.
Dalam surat tersebut juga tertulis, apabila telah terjadi pengumpulan dana untuk tujuan seperti tersebut diatas maka dana tersebut harus dikembalikan kepada orang tua peserta didik
Tim Saber Pungli diturunkan dan berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga preman karena diduga telah mengganggu aktivitas perekonomian di Pasar Sandang Jatibarang.
Enam pelaku pungutan liar (pungli) yang berkedok anggota koperasi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, ditangkap Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (14/5).
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
KETUA Badko HMI Sumbagsel Tommy Perdana Putra memberikan rapor merah kepada Polda Lampung atas sejumlah masalah yang terjadi di wilayah Lampung.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengungkapkan 1,1 juta hektare tanah yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved