Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk mempercepat pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan demi memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa lahan.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri ATR agar ini terus dipercepat. Supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah, yaitu sertifikat,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/8).
Kepala Negara mengaku sering mendapat laporan terkait konflik pertanahan saat berkunjung ke berbagai daerah. Perseteruan yang terjadi bisa antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, bahkan masyarakat dengan pemerintah.
Baca juga: Presiden: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!
"Semua masalah itu karena rakyat belum pegang sertifikat. Kalau sudah urusan tanah, itu bisa ngeri. Bisa sampai bunuh-bunuhan, karena ini sangat prinsipil," pungkasnya.
“Kalau sudah pegang sertifikat, kemudian ada yang mengklaim 'ini tanah saya', langsung tunjukkan sertifikat. Mereka tidak akan bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah," imbuh Presiden.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Kementerian ATR/BPN terus melakukan terobosan. Serta, bekerja cepat dengan menerbitkan lebih banyak berkas di tahun-tahun mendatang.
Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto Optimistis 126 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi
“Sebelum 2016, BPN hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat per tahun. Kemudian pada 2016, saya minta buat 5 juta setahun, ternyata bisa. Tahun berikutnya, saya naikkan jadi 7 juta, ternyata juga selesai. Saya naikkan lagi 9 juta, ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau, sebetulnya bisa,” tutur Jokowi.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, saat ini dari total 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru sekitar 94 juta bidang tanah yang sudah mengantongi sertifikat.(OL-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Selasa (1/7). Ini merupakan kunjungan perdana Prabowo sejak dilantik menjadi Kepala Negara.
Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo bertolak menuju Kota Palembang sekitar pukul 08.30 WIB.
KEPALA Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Maruli Simanjuntak, menyambangi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Dana perjalanan dinas menjadi salah satu mata anggaran yang diperintahkan Prabowo untuk diefisiensi.
Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerjanya sebagai wakil rakyat
Prabowo membeberkan kehadiran lengkap anggota Kabinet Merah Putih baru kembali terlaksana meski sejak kepulangannya dari kunjungan kenegaraan sudah bertemu sejumlah menteri.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved