Menteri ATR Hadi Tjahjanto Optimistis 126 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan akan meneruskan kinerja Sofyan A. Djalil dalam mengejar sertifikasi 126 juta bidang tanah.

Hal ini disampaikan dalam Serah Terima Jabatan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta (15/6). Saat ini, kementerian itu telah menerbitkan 80 juta lebih sertifikat tanah dari program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Target 126 juta itu harus tercapai. Walaupun dari sisa 80 juta itu masih terdapat status-status yang perlu kita lihat turun langsung ke lapangan," kata Hadi dalam keterangan resmi, Kamis (16/6).

Baca juga: Pihak Ghozali Tunjukan Lahan di Kawasan PIK 2

Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang baru, ia mengaku telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk melaksanakan tugas pada beberapa titik fokus permasalahan.

Tugas tersebut antara lain melanjutkan sertifikasi tanah, tumpang tindih hak atas tanah, konflik ataupun sengketa pertanahan.

Hadi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia, khususnya pendaftaran tanah.

"Saya harus lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan K2 (tanah sengeketa) atau K3 (tanah yang belum memenuhi syarat) itu akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait," ucapnya.

Tak hanya masalah sertifikat tanah, ia juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” tegas Hadi.

Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2017-2021, yang dipercaya Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Sofyan A. Djalil dalam menyelesaikan masalah pertanahan dan tata ruang di Tanah Air. 

Pada Rabu (15/6), Selain Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden dalam kesempatan yang sama juga melantik Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, menggantikan Surya Tjandra.

Raja Juli menyampaikan tugas utama yang diberikan Presiden RI adalah mewujudkan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria.

“Saya dan Kementerian ATR/BPN bersama-sama akan bekerja keras untuk mewujudkan visi misi presiden, terutama Reforma Agraria. Tugas lain yang diberikan terkait konflik agraria dan proses sertipikasi tanah harus dilanjutkan,” tuturnya. 

Tak hanya itu, Raja juga mendorong penyelesaian mafia tanah dan ego sektoral antar kementerian/lembaga agar segera dapat dituntaskan.

"Salah satu problem terbesar kita adalah mafia tanah. Pak Presiden mendorong supaya ada proses transparansi, proses yang melayani," pungkasnya. (Ins/OL-09)