Marah Bupati Umrah di Tengah Tanggap Darurat, Prabowo malah Juga ke Luar Negeri

Kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan dan Rusia disebut sebagai tindakan inkonsisten dari Kepala Negara. Pasalnya, hal itu ia lakukan tak lama setelah meminta pencopotan seorang bupati karena pergi umrah di tengah situasi sulit karena bencana banjir dan longsor Sumatra. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kunjungan luar negeri Prabowo sejatinya dapat diwakili oleh wakil presiden atau pun delegasi pemerintahan. 

"Ini memang tampak kelihatan inkonsistensi kebijakan dia sendiri. Secara tidak langsung melukai hati masyarakat yang sedang terkena bencana, karena seorang pemimpin harusnya tetap berada di situ," ujarnya saat dihubungi, Kamis (11/12). 

Baca juga : DPR Anggap Respons Presiden terhadap Bencana Sumatra sudah Baik

Kunjungan luar negeri yang dilakukan Prabowo juga dipandang tak urgen, alias tak lebih penting dari keberadaannya di sekitar masyarakat terdampak bencana. Apalagi itu dilakukan setelah ia meminta mendagri untuk mencopot Bupati Aceh Selatan untuk dicopot dan akhirnya diberhentikan sementara selama tiga bulan. 

Trubus menilai, inkonsistensi yang ditunjukkan Prabowo dapat berdampak negatif. Jika Kepala Negara tak mampu konsisten dengan apa yang diucapkannya, maka tak heran jika publik tak lagi mempercayai dan kerap mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

"Presiden belakangan ini omongaannya tidak bisa dijadikan acuan. Tentu jadinya orang akan mulai kurang respect terhadap kebijakan yang dibuat. Kalau survei bisa dibikin, trust-nya tinggi semua. Tapi masyarakat sekarang juga bisa menilai," jelasnya. 

Diketahui Prabowo melawat ke Pakistan pada 8-9 Desember 2025, dan melanjutkan perjalanannya ke Rusia. Dia bepergian ke luar negeri satu hari setelah meminta Mendagri untuk mencopot Bupati Aceh Selatan karena pergi umrah. (E-3)