Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Ia kembali mengingatkan bahwa angka kasus covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.012.350 orang per 26 Januari 2021.
Sebanyak apapun penambahan fasilitas kesehatan hingga tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19, tidak akan berdampak jika masyarakat masih melanggar protokol kesehatan.
"Untuk daerah yang memasuki zona merah diharapkan kenaikan jumlah tempat tidur antara 30% dan 40%."
"Kita pastikan mereka pakai masker bedah, tidak boleh pakai masker kain. Itu yang bisa kita lakukan selain menyediakan sarana air bersih dan disinfektan."
Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan untuk segera memasukkan data hasil vaksinasi ke dalam aplikasi Pcare milik BPJS Kesehatan
Menkes Budi menekankan bahwa vaksinasi bersifat sosialis bukan individualis. Lalu, vaksin covid-19 harus diberikan secara merata untuk semua golongan masyarakat.
Kedatangan Menkes untuk memastikan tenaga kesehatan dalam kondisi aman dan pelayanan kesehatan bagi korban gempa terlaksana dengan baik.
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan akses pendaftaran berupa kanal Chatbot WhatsApp.
Hingga berita ini ditulis, Sabtu (16/1), status postingan dengan lampiran video Presiden Jokowi itu telah ada 56 komentar dan 83 share serta 6.300 atau 6,3K yang melihatnya.
Saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan persuasif bagi masyarakat agar mau melakukan vaksinasi covid-19.
Tenaga kesehatan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin pada tahap pertama dikarenakan merupakan kelompok paling berisiko terkena covid-19.
Dari prores registrasi akan diberikan tiket atau e-tiket vaksinasi.
Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR dapat diperoleh cepat. Bagi rakyat kecil sering kali harus menunggu 3 hingga 10 hari, baru hasil PCR keluar.
Legislator Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut mayoritas anggota Komisi IX DPR menyetujui langkah aksi dari pemerintah terkait vaksinasi.
DPR akan terus mengawasi program vaksinasi pemerintah.
Gerak cepat menangkal hoaks diperlukan untuk tetap menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah harus segera bertindak.
Proses pembuatan bahan baku vaksin tersebut untuk menjadi vaksin, kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, membutuhkan waktu satu bulan.
Menkes mengungkapkan, dengan jumlah kasus aktif yang mencapai lebih dari 120 ribu orang, kebutuhan akan tempat tidur di rumah sakit secara otomatis juga meningkat.
Petunjuk teknis dimaksudkan memberi acuan bersama.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved