Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Bupati Anne menyatakan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.
"Saya pikir penyiapan data, pengecekan, verifikasi data supaya jangan sampai ada data fiktif yang terima bantuan," tambah Luhut.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menuturkan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mencapai 2,5 juta kilogram (kg).
Pemerintah menyiapkan dana Rp7,08 triliun untuk program bantuan sosial yang baru bagi 5,9 juta keluarga dengan nilai Rp200.000/KPM selama Juli-Desember 2021.
Sebanyak 167.971 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bekasi akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan terhitung dari Mei dan Juni 2021.
Penyaluran bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) darurat tersebut memang menargetkan 10 KPM.
KENAIKAN angka kemiskinan membayang menjelang survei penghitungan kemiskinan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2021 mendatang.
Anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco mengatakan, penyaluran Bansos Tunai bagi masyarakat terdampak perlu didukung dengan data yang terintegrasi dengan kondisi lapangan.
"Itu penyesalan saya yang paling tinggi karena pada saat program berlangsung saya tidak maksimal melakukan pengawasan."
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika meminta seluruh jajarannya untuk mendukung program bantian sosial tunai (BST) tersebut.
Lisda Hendrajoni menilai dampak dari PPKM Darurat sangat terasa bagi masyarakat. Guna meringankan beban rakyat, bantuan sosial tunai harus terbebas dari penyelewengan.
Tri Rismaharini mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan beras disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten/kota untuk warga terdampak covid-19 di seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali.
Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ternyata berdampak cukup signifikan bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.
Pemerintah memberikan BST senilai Rp600 ribu per KPM sebagai bantuan pada PPKM darurat. Pemerintah juga menambahkan bantuan 10 kg beras.
Saat memberikan penghargaan graduasi mandiri tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan berpesan agar penyandang disabilitas tetap semangat dengan keterbatasan fisik yang ada.
Penerima Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Harapan juga akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kg, yang berasal dari Perum Bulog.
Menurut Risbon Sinaga ada sekitar 34.480 NIK invalid di Kota Pematangsiantar yang harus diperbaiki.
Pemerintah pusat, lanjutnya telah menginstruksikan agar mengakselerasi program perlindungan sosial sebagai langkah pendukung pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved