Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA DPR RI asal Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni menilai dampak dari PPKM Darurat sangat terasa bagi masyarakat. Guna meringankan beban rakyat, bantuan sosial tunai harus terbebas dari penyelewengan.
“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan aja mereka sulit.” Ujar Lisda dalam keterangannya, Minggu (18/7).
Menurut Lisda, pandemi Covid-19 yang menuntut pemerintah menerbitkan PPKM berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Banyak pekerja yang harus dirumahkan dan usaha kecil yang gulung tikar.
"Kita ketahui, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” sambungnya.
Lisda menambahkan PPKM juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena banyaknya permasalahan dalam penertiban maupun di lokasi penyekatan.
“Banyak sekali hal yang permasalahan yang timbul pasca PPKM. Ini menandakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Tentu ini perlu dikaji, sehingga kita betul-betul dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.
PPKM harus dievaluasi supaya efektif menekan kasus Covid-19 namun tidak melahirkan masalah baru seperti memicu kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Maka bantuan harus tepat sasaran dan tidak boleh ada kecemburuan sosial.
“Jika nanti hal ini terwujud, kita berharap masyarakat jangan pula saling cemburu. Karena keputusan ini bagi pemerintah merupakan yang terbaik, agar bantuan dapat disalurkan secara merata,” ucap anggota DPR dari Sumatera Barat tersebut.
Terkait rencana pemerintah yang akan memperpanjang masa PPKM, Lisda menyatakan butuh evaluasi yang mendalam dengan segala aspek pertimbangan dan asas manfaat bagi masyarakat.
“Tidak hanya penanganan Covid-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM. Intinya selama ada yang menjamin, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM,” pungkasnya. (Cah/OL-09)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved