SEBANYAK 30 orang penyandang disabilitas atau penyandang keterbatasan fisik/mental menerima bantuan berupa 20 unit alat bantu serta 10 unit tongkat jemuran kaki 4 (walker).
Selain itu ada sebanyak 154 KK menerima penghargaan graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tebing Tinggi.
Sebanyak 154 KK penerima pengharapan gaduasi mandiri itu merupakan orang yang dengan sadar sendirinya menyatakan keluar sebagai KPM PKH dan menyatakan dirinya tidak berhak menerima bantuan PKH, karena ada yang lebih layak lagi menjadi KPM PKH. Keberanian untuk keluar sebagai KPM PKH itulah yang membuat Pemerintah Kota Tebing Tinggi memberikan apresiasi dan dijadikan contoh kepada masyarakat.
Saat memberikan penghargaan graduasi mandiri tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan berpesan agar penyandang disabilitas tetap semangat dengan keterbatasan fisik yang ada.
''Kami tidak lupa kepada Bapak, Ibu karena Bapak, Ibu bahagian dari Kota Tebing Tinggi. Pesan kami, alat bantu disabilitas tak begitu mahal, tapi wujud perhatian Pemerintah Kota kepada Bapak, Ibu penyandang disabilitas. Walau kita menyandang disabilitas, semangat untuk hidup tak boleh luntur, Allah tak menguji kita dengan sesuatu yang kita tak sanggup," kata Umar HaHasibuan di gedung UPTD Balai Latihan Kerja Kompleks Dinas Sosial, Jl. Gunung Leuser Tebing Tinggi, Kamis (15/7).
Dalam kesempatan tersebut Umar mengingatkan kembali masyarakat agar tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan dan mengimbau agar menahan diri untuk berpegian. "Kita sedang menghadapi pandemi, lebih 100 kota yang sedang ditutup dengan PPKM darurat, kita bersyukur kita tidak bagian itu. Meyakinkan keluarga, tunda berpergian. Lebih baik di rumah saja, daripada datang penyesalan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tebing Tinggi, Khairil Anwar selaku Ketua panitia pelaksana kegiatan menyampaikan untuk akurasi dan transparansi data penerima bantuan pemerintah/PKH, Dinsos bersinergi bersama pendamping PKH dan petugas verifikasi serta bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
"Kita akan menuju tranparansi data. Kita sudah lakukan sinergitas antara pendamping PKH di kecamatan dan petugas verifikasi yang langsung meneruskan data ke Kemensos. Saya bersama Diskominfo membuat data yang valid, bisa dibuka oleh siapapun dan bila sudah ada legalitas, kita buka, kita publish seluas-luasnya," ujarnya. (AP/OL-10)
