Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan menambah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan untuk membantu meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM, Presiden memerintahkan para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini.
"Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada menterinya untuk memastikan program bantuan sosial segera diterima masyarakat miskin dan yang berhak dan ini adalah prioritas dari presiden," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7).
Baca juga: PPKM Darurat Belum Optimal, Luhut Minta Maaf
Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.
"Bantuan tersebut meliputi pemberian beras oleh Perum Bulog sebesar 10 kg untuk 18,19 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM, dan pemberian ekstra 2 bulan untuk 18,19 juta KPM sembako," ujarnya.
Kemudian, bansos untuk 5,9 juta KPM usulan daerah, tambahan untuk program kartu prakerja senilai Rp10 triliun dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt yang diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021.
"Selanjutnya perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa mahasiswa guru dan dosen selama 6 bulan dan juga subsidi obonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021," pungkasnya. (A-2)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved