Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH akan menambah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan untuk membantu meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM, Presiden memerintahkan para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini.
"Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada menterinya untuk memastikan program bantuan sosial segera diterima masyarakat miskin dan yang berhak dan ini adalah prioritas dari presiden," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7).
Baca juga: PPKM Darurat Belum Optimal, Luhut Minta Maaf
Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.
"Bantuan tersebut meliputi pemberian beras oleh Perum Bulog sebesar 10 kg untuk 18,19 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM, dan pemberian ekstra 2 bulan untuk 18,19 juta KPM sembako," ujarnya.
Kemudian, bansos untuk 5,9 juta KPM usulan daerah, tambahan untuk program kartu prakerja senilai Rp10 triliun dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt yang diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021.
"Selanjutnya perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa mahasiswa guru dan dosen selama 6 bulan dan juga subsidi obonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021," pungkasnya. (A-2)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved