Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berharap bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bisa meningkatkan daya beli 33,6 juta warga selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan covid-19.
Risma mengatakan bahwa sasaran PKH sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat namun jumlah warga yang merasakan manfaat bantuan tersebut total 33.674.865 orang. “Sebenarnya yang menerima bantuan lebih besar. Yang merasakan manfaat PKH sebanyak 33.674.865 jiwa. Nilai bantuannya juga cukup besar. Harapannya bisa membantu masyarakat di tengah pandemi,” kata Risma.
PKH mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan PKH ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/nifas/menyusui serta anak balita; pelayanan pendidikan bagi siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat; serta layanan kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Mereka (keluarga penerima manfaat PKH) bisa dapat lebih dari satu ya, kalau ada ibu hamil dan anak balita, dapat dua bantuan. Besarnya berapa tergantung dari komponen dalam keluarganya,” ujar Mantan Walikota Surabaya tersebut.
Bantuan PKH untuk ibu hamil/nifas/menyusui (dibatasi sampai kehamilan kedua) serta anak usia nol sampai 6 tahun (dibatasi dua anak) nilainya masing-masing Rp3 juta per tahun. Nilai bantuan untuk setiap siswa SD/sederajat yang aktif sekolah Rp900.000 per tahun, siswa SMP/sederajat yang aktif sekolah Rp1,5 juta per tahun, dan siswa SMA/sederajat yang aktif sekolah Rp2 juta per tahun.
Bantuan untuk warga lanjut usia (usia lebih 70 tahun maksimal satu orang) dan penyandang disabilitas berat (maksimal satu orang) nilainya masing-masing Rp2,4 juta per tahun. Selain memberikan bantuan lewat PKH, pemerintah menyalurkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) senilai Rp200 ribu per keluarga per bulan untuk 18,8 juta keluarga dan bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp200 ribu per keluarga per bulan bagi 10 juta keluarga.
Pemerintah menyediakan dana Rp28,3 triliun untuk PKH, Rp42,3 triliun untuk program BPNT/Kartu Sembako, dan Rp15,1 triliun untuk BST. Kementerian Sosial sudah mencairkan BST bulan Mei dan Juni untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dan BPNT untuk bulan Juli dan Agustus untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dana Rp7,08 triliun untuk program bantuan sosial yang baru bagi 5,9 juta keluarga. “Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah, bantuannya sebesar Rp200.000/KPM selama Juli-Desember 2021,” ungkapnya.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras masing-masing 10 kg per keluarga untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, 10 juta keluarga penerima BST, dan 8,8 juta keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako di luar penerima PKH. “Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan," jelasnya.
Di samping itu, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan beras masing-masing lima kg kepada pekerja sektor informal yang terdampak pandemi di zona PPKM. Penerima bantuan beras itu meliputi pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan pekerja lain yang tidak bisa bekerja karena ada PPKM.
Kementerian Sosial menyiapkan total 2.010 ton beras untuk keperluan itu. Dalam hal ini, kementerian menyalurkan masing-masing 3 ribu paket beras ke 122 pemerintah kabupaten dan kota serta masing-masing 6 ribu paket beras bagi enam ibu kota provinsi. Setiap paket berisi lima kg beras.(H-1)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved