Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berharap bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bisa meningkatkan daya beli 33,6 juta warga selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan covid-19.
Risma mengatakan bahwa sasaran PKH sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat namun jumlah warga yang merasakan manfaat bantuan tersebut total 33.674.865 orang. “Sebenarnya yang menerima bantuan lebih besar. Yang merasakan manfaat PKH sebanyak 33.674.865 jiwa. Nilai bantuannya juga cukup besar. Harapannya bisa membantu masyarakat di tengah pandemi,” kata Risma.
PKH mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan PKH ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/nifas/menyusui serta anak balita; pelayanan pendidikan bagi siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat; serta layanan kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Mereka (keluarga penerima manfaat PKH) bisa dapat lebih dari satu ya, kalau ada ibu hamil dan anak balita, dapat dua bantuan. Besarnya berapa tergantung dari komponen dalam keluarganya,” ujar Mantan Walikota Surabaya tersebut.
Bantuan PKH untuk ibu hamil/nifas/menyusui (dibatasi sampai kehamilan kedua) serta anak usia nol sampai 6 tahun (dibatasi dua anak) nilainya masing-masing Rp3 juta per tahun. Nilai bantuan untuk setiap siswa SD/sederajat yang aktif sekolah Rp900.000 per tahun, siswa SMP/sederajat yang aktif sekolah Rp1,5 juta per tahun, dan siswa SMA/sederajat yang aktif sekolah Rp2 juta per tahun.
Bantuan untuk warga lanjut usia (usia lebih 70 tahun maksimal satu orang) dan penyandang disabilitas berat (maksimal satu orang) nilainya masing-masing Rp2,4 juta per tahun. Selain memberikan bantuan lewat PKH, pemerintah menyalurkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) senilai Rp200 ribu per keluarga per bulan untuk 18,8 juta keluarga dan bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp200 ribu per keluarga per bulan bagi 10 juta keluarga.
Pemerintah menyediakan dana Rp28,3 triliun untuk PKH, Rp42,3 triliun untuk program BPNT/Kartu Sembako, dan Rp15,1 triliun untuk BST. Kementerian Sosial sudah mencairkan BST bulan Mei dan Juni untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dan BPNT untuk bulan Juli dan Agustus untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dana Rp7,08 triliun untuk program bantuan sosial yang baru bagi 5,9 juta keluarga. “Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah, bantuannya sebesar Rp200.000/KPM selama Juli-Desember 2021,” ungkapnya.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras masing-masing 10 kg per keluarga untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, 10 juta keluarga penerima BST, dan 8,8 juta keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako di luar penerima PKH. “Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan," jelasnya.
Di samping itu, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan beras masing-masing lima kg kepada pekerja sektor informal yang terdampak pandemi di zona PPKM. Penerima bantuan beras itu meliputi pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan pekerja lain yang tidak bisa bekerja karena ada PPKM.
Kementerian Sosial menyiapkan total 2.010 ton beras untuk keperluan itu. Dalam hal ini, kementerian menyalurkan masing-masing 3 ribu paket beras ke 122 pemerintah kabupaten dan kota serta masing-masing 6 ribu paket beras bagi enam ibu kota provinsi. Setiap paket berisi lima kg beras.(H-1)
Delapan bulan lalu, Titik Kartika sempat menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di bagian kiri wajahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Perbaikan berkala data penerima bantuan iuran dalam program JKN, dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke sasaran yang tepat.
Bulan ini dilakukan juga pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Bantuan pangan yang disalurkan untuk Warga Desa Cibeber saat ini untuk 200 KPM. Sebelumnya penerimanya sebanyak 196 PKM.
TPID Kota Cirebon meluncurkan program PBB khusus untuk komoditas beras
Bawaslu telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) untuk meminta jadwal dan lokasi penyaluran bansos pangan.
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved