Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KENAIKAN angka kemiskinan membayang menjelang survei penghitungan kemiskinan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2021 mendatang.
Dalam merespons kekhawatiran itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa pandemi covid-19 telah membuat angka kemiskinan melonjak menjadi 10,19% per 2020. Padahal pada September 2019 pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,22%.
"Covid-19 ini memiliki pengaruh terhadap kenaikan kemiskinan. Namun demikian, pemerintah juga telah menyediakan berbagai program jaring pengaman sosial dalam melindungi masyarakat agar tidak menjadi miskin," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Senin (19/7).
Ia mengatakan, berbagai program selama pandemi Covid-19 yang telah disediakan pemerintah juga perlu dievaluasi terutama kaitannya dengan kontribusi dalam menurunkan kemiskinan, antara lain, mengenai sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jadwal penyaluran, termasuk distribusi di daerah. Evaluasi bertujuan agar program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat terdampak Covid-19 tetapi juga yang menjadi target survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Seperti diketahui, pada September 2021 nanti, BPS akan kembali melakukan penghitungan kemiskinan. Dengan memperhatikan beberapa variabel yang menjadi pertanyaan dalam survei tersebut, diharapkan angka kemiskinan pada periode mendatang dapat berkurang signifikan.
"Berbagai program pemerintah yang tersebar di kementerian dan penganggaran oleh APBD agar dapat dioptimalkan sekaligus disinergikan sehingga memiliki daya ungkit yang besar dalam penurunan angka kemiskinan," ujarnya. (H-2)
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved