Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SELAMA masa pandemi covid-19, masyarakat dituntut untuk menjaga imunitas yang kuat. Namun, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ternyata berdampak cukup signifikan bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengamini dua hal yang bertentangan ini. Untuk, itu respons cepat atasi masalah gizi harus segera dilakukan.
Salah satu opsinya adalah, sahut Pungkas, dengan menajamkan anggaran dana desa dan bantuan sosial (bansos) untuk pemenuhan gizi masyarakat selama pandemi.
“Saat ini dengan adanya PPKM mikro, sangat diharapkan ada bagian dari dana desa yang difokuskan pada hal seperti ini (pemenuhan gizi). Terutama kondisi pemenuhan pangan dan memenuhi kebutuhan gizi yang baik selama pandemi. Plus kebutuhan medis seperti vitamin,” ujarnya saat berbicara dalam webinar Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Gizi pada Masa PPKM Darurat di Indonesia, seperti dikutip dari laman IPB University.
Ia menegaskan, ketersediaan bahan pangan bergizi bukan merupakan hambatan utama. Hambatannya adalah pada daya beli rumah tangga kurang mampu. Selama pandemi, rumah tangga perlu menjaga kesehatan anggota keluarganya dengan belanja makanan bergizi. Namun kenyataannya, untuk beradaptasi, belanja pangan bergizi mesti diturunkan.
"Keterjangkauan pangan menjadi isu utama dibandingkan akses dan belanja selama pandemi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, optimalisasi teknologi dan informasi dan penerapan prokes. Selain itu dilakukan penajaman intervensi dalam perbaikan gizi. Misalnya melalui bantuan sosial, " jelasnya.
Selain itu, sambungnya, penting pula penyesuaian protokol layanan gizi yakni edukasi dan layanan konseling gizi melalui media daring. "Pemenuhan gizi merupakan permasalahan fundamental bahkan sebelum pandemi terjadi. Permasalahan mendasar seperti kekurangan gizi mikro dan makro serta kelebihan gizi yang dimanifestasikan sebagai obesitas terjadi pada segala kelompok umur di negeri ini," tutupnya.
Prof Hardinsyah, Guru Besar IPB Univeristy dari Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia (Fema) membeberkan, faktor zat gizi, pangan dan gaya hidup masyarakat sangat berpengaruh pada imunitas tubuh, apalagi di masa pandemi ini.
Adapun tantangan utama perbaikan gizi masyarakat yang dihadapi selama pandemi, yaitu pendapatan, ketersediaan pangan, efektivitas implementasi program bantuan pangan dan gizi, dan kesadaran perilaku sehat masyarakat.
"Zat gizi utama dalam meningkatkan imunitas adalah protein, vitamin A, C, D, serta Zn. Anjuran berdasarkan program pemenuhan gizi seimbang yakni Isi Piringku dinilai sudah cukup memadai,” ujar pakar gizi itu.
Selain bantuan sosial yang diberikan pemerintah, cetusnya, diperlukan penguatan efektivitas dan perluasan program-program peningkatan produksi dan pemasaran pangan dengan sentuhan inovasi yang sesuai.
"Diperlukan juga sistem data dan informasi secara real-time dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Hal tersebut sebagai dasar peningkatan dan pemerataan produksi dan ketersediaan pangan serta harga untuk perbaikan gizi," tandasnya. (Zhi)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved