Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA masa pandemi covid-19, masyarakat dituntut untuk menjaga imunitas yang kuat. Namun, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ternyata berdampak cukup signifikan bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengamini dua hal yang bertentangan ini. Untuk, itu respons cepat atasi masalah gizi harus segera dilakukan.
Salah satu opsinya adalah, sahut Pungkas, dengan menajamkan anggaran dana desa dan bantuan sosial (bansos) untuk pemenuhan gizi masyarakat selama pandemi.
“Saat ini dengan adanya PPKM mikro, sangat diharapkan ada bagian dari dana desa yang difokuskan pada hal seperti ini (pemenuhan gizi). Terutama kondisi pemenuhan pangan dan memenuhi kebutuhan gizi yang baik selama pandemi. Plus kebutuhan medis seperti vitamin,” ujarnya saat berbicara dalam webinar Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Gizi pada Masa PPKM Darurat di Indonesia, seperti dikutip dari laman IPB University.
Ia menegaskan, ketersediaan bahan pangan bergizi bukan merupakan hambatan utama. Hambatannya adalah pada daya beli rumah tangga kurang mampu. Selama pandemi, rumah tangga perlu menjaga kesehatan anggota keluarganya dengan belanja makanan bergizi. Namun kenyataannya, untuk beradaptasi, belanja pangan bergizi mesti diturunkan.
"Keterjangkauan pangan menjadi isu utama dibandingkan akses dan belanja selama pandemi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, optimalisasi teknologi dan informasi dan penerapan prokes. Selain itu dilakukan penajaman intervensi dalam perbaikan gizi. Misalnya melalui bantuan sosial, " jelasnya.
Selain itu, sambungnya, penting pula penyesuaian protokol layanan gizi yakni edukasi dan layanan konseling gizi melalui media daring. "Pemenuhan gizi merupakan permasalahan fundamental bahkan sebelum pandemi terjadi. Permasalahan mendasar seperti kekurangan gizi mikro dan makro serta kelebihan gizi yang dimanifestasikan sebagai obesitas terjadi pada segala kelompok umur di negeri ini," tutupnya.
Prof Hardinsyah, Guru Besar IPB Univeristy dari Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia (Fema) membeberkan, faktor zat gizi, pangan dan gaya hidup masyarakat sangat berpengaruh pada imunitas tubuh, apalagi di masa pandemi ini.
Adapun tantangan utama perbaikan gizi masyarakat yang dihadapi selama pandemi, yaitu pendapatan, ketersediaan pangan, efektivitas implementasi program bantuan pangan dan gizi, dan kesadaran perilaku sehat masyarakat.
"Zat gizi utama dalam meningkatkan imunitas adalah protein, vitamin A, C, D, serta Zn. Anjuran berdasarkan program pemenuhan gizi seimbang yakni Isi Piringku dinilai sudah cukup memadai,” ujar pakar gizi itu.
Selain bantuan sosial yang diberikan pemerintah, cetusnya, diperlukan penguatan efektivitas dan perluasan program-program peningkatan produksi dan pemasaran pangan dengan sentuhan inovasi yang sesuai.
"Diperlukan juga sistem data dan informasi secara real-time dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Hal tersebut sebagai dasar peningkatan dan pemerataan produksi dan ketersediaan pangan serta harga untuk perbaikan gizi," tandasnya. (Zhi)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
MENTERI Sosial Syaifullah Yusuf memastikan pemerintah pusat sudah menurunkan tim ke lokasi bencana hidrometeorologi di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved