Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas. Ia pun menegaskan agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk judi online (judol).
"Ini adalah graduasi naik kelas penerima bansos menjadi ikut pemberdayaan pemerintah," terang dia di sela-sela Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Universitas Gadjah Mada, Kamis (17/7). Mereka yang telah graduasi kini menjadi keluarga yang lebih berdaya.
Selama ini, mereka mendapat Program Keluarga Harapan dan Bansos Sembako. Namun, kini mereka tidak lagi menerimanya dan telah naik kelas dengan menerima program pemberdayaan.
Program pemberdayaan yang dilakukan meliputi tiga hal, yaitu pengutatan ketrampilan, akses, dan aset. "Dengan bantuan usaha, mereka lebih mandiri," imbuhnya.
Kegiatan graduasi ini bertujuan untuk memotivasi mereka agar bisa lebih semangat dan bisa menginpirasi yang lain untuk bangkit. Pihaknya juga akan terus mengawal mereka agar tidak turun kelas.
Mensos menyampaikan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah jelas peruntukannya. "Bansos sifatnya sementara dan sudah jelas peruntukannya, tidak bisa untuk yang lain apalagi untuk judol," tegas dia.
Ia pun mengaku, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening penerima Bansos yang terlibat judol. "Itu mengagetkan kita. Kita selidiki. Kalau memang melakukan pelanggaraaan, kita pertimbangkan kita coret dan tidak menerima bansos lagi," ujar dia.
Ia menyampaikan, setiap orang yang menerima PKH dan rekeningnya dipakai buat judol akan periksa. Pihaknya berkolaborasi dengan PPATK untuk menyelidikinya.
"Kita yang datang ke PPATK dengan seizin presiden untuk diperiksa seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari kemensos," ujar dia.
Ia menyebutkan, sekitar 571 ribu rekening yang yang terlibat Judol. Sebanyak lebih dari 28 juta rekining yang dikirim ke PPATK.
Nomor NIK penerima bansos kemudian disandingkan dengan NIK pemain judol. Hasilnya, banyak NIK yang beririsan dengan total transaksi lebih dari 7,5 juta kali dan nilai nominanya hampir Rp1 triliun. (AT/E-4)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat perjudian daring yang mengoperasikan 21 situs.
Polri membongkar jaringan judi online nasional dan internasional dengan total uang dan aset yang disita mencapai Rp96,7 miliar dari puluhan rekening.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Potensi bonus demografi 2045 terancam gagal total jika usia produktifnya lumpuh akibat utang dan mentalitas instan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved