Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas. Ia pun menegaskan agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk judi online (judol).
"Ini adalah graduasi naik kelas penerima bansos menjadi ikut pemberdayaan pemerintah," terang dia di sela-sela Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Universitas Gadjah Mada, Kamis (17/7). Mereka yang telah graduasi kini menjadi keluarga yang lebih berdaya.
Selama ini, mereka mendapat Program Keluarga Harapan dan Bansos Sembako. Namun, kini mereka tidak lagi menerimanya dan telah naik kelas dengan menerima program pemberdayaan.
Program pemberdayaan yang dilakukan meliputi tiga hal, yaitu pengutatan ketrampilan, akses, dan aset. "Dengan bantuan usaha, mereka lebih mandiri," imbuhnya.
Kegiatan graduasi ini bertujuan untuk memotivasi mereka agar bisa lebih semangat dan bisa menginpirasi yang lain untuk bangkit. Pihaknya juga akan terus mengawal mereka agar tidak turun kelas.
Mensos menyampaikan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah jelas peruntukannya. "Bansos sifatnya sementara dan sudah jelas peruntukannya, tidak bisa untuk yang lain apalagi untuk judol," tegas dia.
Ia pun mengaku, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening penerima Bansos yang terlibat judol. "Itu mengagetkan kita. Kita selidiki. Kalau memang melakukan pelanggaraaan, kita pertimbangkan kita coret dan tidak menerima bansos lagi," ujar dia.
Ia menyampaikan, setiap orang yang menerima PKH dan rekeningnya dipakai buat judol akan periksa. Pihaknya berkolaborasi dengan PPATK untuk menyelidikinya.
"Kita yang datang ke PPATK dengan seizin presiden untuk diperiksa seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari kemensos," ujar dia.
Ia menyebutkan, sekitar 571 ribu rekening yang yang terlibat Judol. Sebanyak lebih dari 28 juta rekining yang dikirim ke PPATK.
Nomor NIK penerima bansos kemudian disandingkan dengan NIK pemain judol. Hasilnya, banyak NIK yang beririsan dengan total transaksi lebih dari 7,5 juta kali dan nilai nominanya hampir Rp1 triliun. (AT/E-4)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Kunci keberhasilan Erwin Erlani lepas dari jerat judol adalah keberanian untuk merelakan kerugian fantastis tersebut.
Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) mencatat penurunan signifikan dalam aktivitas judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025.
KOMISI I DPRD Kota Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh oknum Camat.
Perputaran dana judi online (judol) di Indonesia menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved