Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPRD Kota Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh oknum Camat. Langkah ini diambil sebagai respons serius atas indikasi pemakaian uang negara untuk judi online dan kepentingan pribadi pejabat.
"Terkait kasus ini kami sudah mengusulkan ke Ketua Komisi I untuk menggelar RDP dengan pihak-pihak terkait guna melihat persoalan secara mendalam,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Medan Syaiful Ramadhan, Kamis (29/1).
Agenda pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal serta mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana publik yang diselewengkan.
Syaiful menegaskan bahwa pertemuan ini krusial untuk memastikan marwah birokrasi pemerintahan tetap terjaga dari perilaku koruptif.
Dalam kapasitasnya sebagai legislator, dia mendesak Pemerintah Kota Medan untuk memerketat seleksi pejabat publik berbasis integritas. Pihaknya tidak ingin jabatan strategis hanya diisi berdasarkan pertimbangan administratif atau faktor kedekatan tertentu tanpa kejujuran.
Sistem keamanan dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus segera ditingkatkan demi mencegah kebocoran anggaran di masa mendatang. Kejadian penyalahgunaan KKPD tersebut menjadi pelajaran pahit bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Medan.
Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan kartu kredit pemerintah menjadi syarat mutlak dalam perbaikan sistem pengendalian internal saat ini. RDP itu juga sebagai bagian dari upaya DPRD melaksanakan komitmennya menutup celah penyimpangan anggaran yang menciderai kepercayaan rakyat. (YP/E-4)
Kenali tanda kecanduan judi online menurut ahli psikiatri RSCM. Pahami bagaimana dopamin bekerja dan cara mendeteksi gejala dini sebelum terlambat.
Jasa Marga berlakukan diskon tarif tol 30% di 9 ruas untuk Mudik Lebaran 2026. Cek daftar rute, jadwal, dan syarat saldo e-toll agar tidak hangus.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan judi online (judol) yang digencarkan pemerintah pusat.
Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.
Bareskrim serahkan aset judi online ke Kejagung, Pemberantasan judi online di Indonesia 2026, Update kasus judi online Bareskrim Polri.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan jumlah rekening yang terindikasi terkait judi online (judol) terus melonjak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved