Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPRD Kota Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh oknum Camat. Langkah ini diambil sebagai respons serius atas indikasi pemakaian uang negara untuk judi online dan kepentingan pribadi pejabat.
"Terkait kasus ini kami sudah mengusulkan ke Ketua Komisi I untuk menggelar RDP dengan pihak-pihak terkait guna melihat persoalan secara mendalam,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Medan Syaiful Ramadhan, Kamis (29/1).
Agenda pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal serta mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana publik yang diselewengkan.
Syaiful menegaskan bahwa pertemuan ini krusial untuk memastikan marwah birokrasi pemerintahan tetap terjaga dari perilaku koruptif.
Dalam kapasitasnya sebagai legislator, dia mendesak Pemerintah Kota Medan untuk memerketat seleksi pejabat publik berbasis integritas. Pihaknya tidak ingin jabatan strategis hanya diisi berdasarkan pertimbangan administratif atau faktor kedekatan tertentu tanpa kejujuran.
Sistem keamanan dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus segera ditingkatkan demi mencegah kebocoran anggaran di masa mendatang. Kejadian penyalahgunaan KKPD tersebut menjadi pelajaran pahit bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Medan.
Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan kartu kredit pemerintah menjadi syarat mutlak dalam perbaikan sistem pengendalian internal saat ini. RDP itu juga sebagai bagian dari upaya DPRD melaksanakan komitmennya menutup celah penyimpangan anggaran yang menciderai kepercayaan rakyat. (YP/E-4)
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved