Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengklaim penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah hampir rampung atau tersalurkan kepada 9,6 juta keluarga.
"Data lengkap tidak saya pegang, tapi sudah di atas 9,6 Juta KPM dari target 10 Juta KPM," sebut Staf Ahli Mensos Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manulu kepada Media Indonesia, Jumat (16/7).
Dirinya juga mengakui terjadi keterlambatan penyaluran BST karena terjadi pendataan yang masih dalam tahap perbaikan. Namun, Sonny menegaskan perbaikan data akan segera rampung.
"(Terhambat) karena perbaikan data, perbaikan data terus berjalan, sudah hampir rampung," ucapnya.
Baca juga: Presiden Tegaskan Vaksinasi Berbayar Dibatalkan
Diketahui, pemerintah memberikan BST senilai Rp600 ribu per KPM sebagai bantuan pada PPKM darurat. Pemerintah juga menambahkan bantuan 10 kg beras.
Penyaluran beras sendiri dilakukan oleh Perum Bulog yang akan diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Sementara itu LaporCovid-19 mencatat hingga Juli 2021 masih ada warga yang melapor belum menerima BST dari pemerintah. Ada 8 laporan sejak Juli 2021 semuanya dari Jakarta dan Jawa Barat. Seperti Tasikmalaya, Kota Depok, Jakarta Barat dan lainnya. (OL-4)
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan stimulus bantuan pangan pada akhir Juni sampai dengan awal Juli mendatang.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Sebanyak 10 rumah layak huni diserahterimakan pada keluarga penerima manfaat di Desa Cinamprak, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.
PT Pos Indonesia (PosIND) telah merealisasikan 99% penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) periode Triwulan pertama 2025.di Provinsi Lampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved