Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan stimulus bantuan pangan pada akhir Juni sampai dengan awal Juli mendatang.
"Stimulus ekonomi bantuan pangan akan diberikan 2 bulan 10 kilo beras untuk 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pada saat yang bersamaan Kementerian Sosial tentunya koordinasi Menko PMK juga ada bantuan 18,3 juta x 200 ribu 2 bulan, berarti 400 ribu. Jadi ini stimulus ekonomi ini berjalan bersamaan," ucap Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (12/6).
Bantuan pangan kepada 18,3 juta KPM tersebut, lanjut Arief, akan menyasar daerah-daerah yang membutuhkan seperti di wilayah Indonesia Timur. "Akan menyasar yang utama adalah daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita perlu duluan seperti Indonesia Timur, Papua," ungkapnya.
Per hari ini, sambung Arief, Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi 17 kabupaten yang meminta untuk pemerintah pusat untuk menggelontorkan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Beras SPHP tersebut, nantinya akan disalurkan dalam bentuk 5 kilogram lewat outlet-outlet yang telah terverifikasi termasuk di antaranya melalui Koperasi Desa Merah Putih. (M-1)
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras ke pasar tetap berjalan, meskipun beberapa ritel modern sempat mengalami kekosongan beras premium.
Pelaksanaan GPM ini akan terus dimasifkan dengan menggandeng berbagai unsur dengan tujuan agar stabilitas pangan nasional dapat terwujud secara kontinu.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gandung Pardiman, mengapreasiasi langkah pemerintah yang menunda rencana impor 105.000 pikap senilai Rp24 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan dari India.
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menanggapi rencana impor sekitar 105 ribu unit kendaraan niaga pikap 4x4 dan truk untuk penunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sufmi Dasco Ahmad yang meminta penundaan rencana impor 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Rencana pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar untuk Koperasi Desa Merah Putih harus ditinjau ulang.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved