KSPN Minta Impor 105 Ribu Pikap India Dibatalkan karena tidak Logis

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menanggapi rencana impor sekitar 105 ribu unit kendaraan niaga pikap 4x4 dan truk untuk penunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Presiden KSPN Ristadi mengatakan bahwa spirit pembentukan Kopdes Merah Putih adalah untuk menggerakkan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi, sumber daya lokal.

"Dengan kata lain, proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan. Di saat bersamaan, industri otomotif dalam negeri dalam kondisi lesu karena berkurangnya pesanan, akhirnya jam kerja dikurangi sampai terjadi PHK, korbannya adalah pekerja," kata Ristadi dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Untuk itu, lanjutnya, KSPN yang juga mempunyai anggota sektor pekerja otomotif menyampaikan sejumlah kritik atas rencana PT Agrinas mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih.

Baca juga : Rencana Impor 105 Ribu Mobil untuk Kopdes Merah Putih harus Ditinjau Ulang 

Pertama, Ristadi menyebut alasan Industri otomotif dalam negeri tidak mampu memproduksi kendaraan terkait adalah tidak faktual. Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, katanya, telah menegaskan bahwa industri otomotif dalam negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun.

"Artinya bahwa Industri otomotif dalam negeri mampu memproduksinya. Lalu di mana rasa nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?" ujar Ristadi.

Kedua, alasan pemilihan tipe pikap 4x4 dianggap sesuai dengan medan jalan pertanian pedesaan Indonesia juga kurang tepat. Selama ini, katanya, mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pikap jenis 4x2 produksi dalam negeri dan selama ini baik-baik saja.

Baca juga : Cegah Impor 105.000 Mobil, Dasco Dinilai Selamatkan Industri Otomotif Nasional

"Lalu apa urgensinya harus digeneralisir memakai pick up 4x4? Mungkin iya ada beberapa daerah yg kondisi medannya ektrem sehingga harus memakai kendaraan pikap 4x4, tapi kan harus dipetakan secara akurat di daerah mana saja, lalu dihitung berapa kebutuhan unitnya, jangan digeneralisir semua daerah harus pakai pick up 4x4," paparnya.

Ketiga, Dirut PT Agrinas membandingkan bahwa harga kendaraan pick up 4x4 dari India lebih murah. Dalam hal ini, KSPN beranggapan belum ada kendaraan pick up 4x4 yang diproduksi industri dalam negeri.

Untuk itu Ristadi mempertanyakan dari mana kendaraan yang dijadikan pembanding harga dimaksud?

"Kok bilangnya lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri? Dengan demikian dasar hitungan ada efesiensi Rp43 triliun itu dari mana? Justru kalau kita cermati, harga pick up 4x4 scorpio dari India berkisar Rp290 juta sampai Rp400 juta. Sedangkan pick up carry produksi dalam negeri berkisar Rp170 juta sampai Rp190 juta, pick up grandmax pun harganya tidak jauh dari pick up carry tersebut," paparnya.

Atas dasar hal tersebut, KSPN meminta Presiden Prabowo memerintahkan Dirut PT Agrinas agar membatalkan impor kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, serta  memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu.

"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," pungkasnya. 

Sebelumnya, rencana impor pickup India disampaikan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) selaku penanggung jawab pembangunan KDMP. Alasan impor itu antara lain harganya lebih murah dan bisa efesien anggaran sampai Rp43 triliun; sesuai dengan medan pertanian pedesaan Indonesia; dan industri otomotif dalam negeri tidak mampu memproduksinya. (E-3)