DPR Apresiasi Sikap Pemerintah terkait Impor 105 Ribu Pikap India

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gandung Pardiman, mengapreasiasi langkah pemerintah yang menunda rencana impor 105.000 pikap senilai Rp24 triliun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dirinya menilai, perlu ada keberpihakan jelas antara program strategis nasional yang dicanangkan presiden prabowo lewat asta cita terhadap industri otomotif nasional.

Gandung menegaskan, penguatan ekonomi desa melalui Kopdes/Kel Merah Putih perlu didukung dengan instrumen kebijakan yang tepat dan berpihak terhadap industri nasional. Menurutnya, pemerintah semestinya mengutamakan produk otomotif nasional yang sebenarnya sudah mampu memproduksi kendaraan niaga sendiri, seperti PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan PT Astra Daihatsu Motor.

“Penundaan impor juga penting untuk mengonsolidasikan kembali bisnis Kopdes Merah Putih agar lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan. Model usaha koperasi harus dirancang supaya benar-benar menguntungkan desa dan anggota koperasi, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk impor,” ucapnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (24/2).

Baca juga : Rencana Impor 105 Ribu Pikap, DPR: Belanja Negara harusnya Gerakkan Industri Nasional

Selain itu, Gandung mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan kembali industri mobil nasional agar mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga Kopdes/Kel Merah Putih. Pabrikan nasional, industri komponen, dan lembaga pembiayaan perlu dirangkul dalam satu ekosistem yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan mobil pikap dari dalam negeri melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan.

Gandung mengingatkan bahwa pembelian dilakukan industri dalam negeri berpotensi menggerakan komponen lokal seperti produsen sasis, karoseri, dan komponen pendukung lainnya yang menjadi tulang punggung ekosistem otomotif Indonesia. Karena itu, ia mendorong pemerintah mengundang pelaku industri, asosiasi otomotif, dan kalangan dunia usaha untuk duduk bersama mencari formulasi yang adil antara kepentingan program Kopdes Merah Putih dan keberlanjutan industri nasional.

Di samping itu, dirinya meminta agar setiap kebijakan strategis yang menyangkut belanja besar negara berpedoman pada keberpihakan terhadap industri nasional, penguatan ekonomi rakyat, dan efisiensi anggaran. Ia menegaskan, produk dalam negeri harus menjadi pilihan utama sepanjang secara teknis dan ekonomis mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ke RI ditunda sampai Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air. Kendati demikian, ia menyebut impor mobil tersebut bukan kewenangan pihaknya.

Namun, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota selaku pihak yang melakukan pengadaan, mengaku belum memutuskan untuk membatalkan impor pikap India. Pasalnya, perusahaan telah memberikan pembayaran muka sebesar 30%. Ia pun mengaku masih akan mengonsultasikan langkah-langkah lanjutan dengan DPR RI. (E-3)