Rencana Impor 105 Ribu Pikap, DPR: Belanja Negara harusnya Gerakkan Industri Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan dari India. Menurutnya, hal itu digagas di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang melemah. Darmadi menilai keputusan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menekan industri dalam negeri.

“Di saat industri otomotif kita sedang lesu, kenapa justru ada impor dalam jumlah besar?” ujar Darmadi dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Nilai impor itu disebut mencapai Rp24,66 triliun. Pengadaan dilakukan oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Rinciannya, 35 ribu unit dari Mahindra & Mahindra dan 70 ribu unit dari Tata Motors.

Baca juga : KSPN Minta Impor 105 Ribu Pikap India Dibatalkan karena tidak Logis

Menurut Darmadi, kebijakan belanja publik seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri nasional, bukan sebaliknya. “Belanja negara itu harus menjadi pengungkit ekonomi dalam negeri. Kalau kapasitas produksi kita ada, mestinya itu yang diprioritaskan,” tegasnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, penjualan mobil domestik turun sekitar 7%. Sementara permintaan kendaraan niaga dalam dua tahun terakhir juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri sedang membutuhkan stimulus permintaan. “Industri kita sedang butuh order. Kalau ada pesanan besar seperti ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga utilisasi pabrik dan lapangan kerja,” ujarnya.

Darmadi juga menyoroti dampak lebih luas dari kebijakan impor tersebut. Menurutnya, jika produksi dilakukan di dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi akan berputar di sektor manufaktur, industri komponen, logistik, hingga UMKM pendukung.

“Kalau diproduksi di dalam negeri, efek gandanya jelas. Tenaga kerja terserap, rantai pasok bergerak, industri komponen hidup,” katanya.

Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa impor dalam jumlah besar berisiko membuat manfaat ekonomi justru mengalir ke luar negeri. “Kita jangan sampai kehilangan momentum untuk memperkuat industri sendiri. Kemandirian ekonomi tidak dibangun dari impor yang sebenarnya bisa kita produksi,” pungkasnya. (E-3)