Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah untuk mencegah adanya manipulasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan kepada para Gubernur Jawa-Bali serta perwakilan K/L dalam rapat koordinasi PPKM yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, (22/7).
"Mohon kepada dinas sosial dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos," kata Luhut dalam keterangan resminya, kemarin.
Luhut mengatakan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT POS Indonesia yang menyalurkan bansos tunai membutuhkan bantuan kepala daerah dalam konteks untuk penyaluran bantuan dan proses verifikasi.
"Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," tambah Luhut.
Lebih lanjut ia juga meminta agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi penumpukan di satu tempat, sehingga menimbulkan klaster baru saat masyarakat mengambil bansos.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Budi Waseso menyampaikan, mulai Kamis (22/7), pihaknya telah menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk masyarakat. Penyaluran bantuan beras itu diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan.
"Kita sudah siap untuk menyalurkan dan mohon bantuannya para kepala daerah untuk aktifkan dinas sosialnya sehingga tidak ada hambatan," tuturnya.
Budi berharap sebelum 30 Juli ini, bansos beras sudah selesai disalurkan kepada tujuan dan langsung diterima by name by address (sesuai nama dan alamat).
"Dilaporkan oleh PT POS bahwa sekarang kita kirim langsung kepada tujuan," kata Budi Waseso.
Adapun Staf Khusus Mensos Don Rosano menyebutkan bahwa pihak telah memberikan data 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai kepada PT Pos.
Sementara itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sebesar18.8 juta data penerima beras dikatakanbsudah siap untuk dikirimkan.
"Data 5,9 juta penerima bantuan PPKM siap dikirimkan ke Himbara," tandas Don. (OL-8)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved