Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah untuk mencegah adanya manipulasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan kepada para Gubernur Jawa-Bali serta perwakilan K/L dalam rapat koordinasi PPKM yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, (22/7).
"Mohon kepada dinas sosial dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos," kata Luhut dalam keterangan resminya, kemarin.
Luhut mengatakan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT POS Indonesia yang menyalurkan bansos tunai membutuhkan bantuan kepala daerah dalam konteks untuk penyaluran bantuan dan proses verifikasi.
"Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," tambah Luhut.
Lebih lanjut ia juga meminta agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi penumpukan di satu tempat, sehingga menimbulkan klaster baru saat masyarakat mengambil bansos.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Budi Waseso menyampaikan, mulai Kamis (22/7), pihaknya telah menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk masyarakat. Penyaluran bantuan beras itu diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan.
"Kita sudah siap untuk menyalurkan dan mohon bantuannya para kepala daerah untuk aktifkan dinas sosialnya sehingga tidak ada hambatan," tuturnya.
Budi berharap sebelum 30 Juli ini, bansos beras sudah selesai disalurkan kepada tujuan dan langsung diterima by name by address (sesuai nama dan alamat).
"Dilaporkan oleh PT POS bahwa sekarang kita kirim langsung kepada tujuan," kata Budi Waseso.
Adapun Staf Khusus Mensos Don Rosano menyebutkan bahwa pihak telah memberikan data 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai kepada PT Pos.
Sementara itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sebesar18.8 juta data penerima beras dikatakanbsudah siap untuk dikirimkan.
"Data 5,9 juta penerima bantuan PPKM siap dikirimkan ke Himbara," tandas Don. (OL-8)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved