Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MANTAN Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesal karena lalai mengawasi kinerja bawahannya saat pelaksanaan bantuan sosial (bansos) pada 2020. Juliari menilai sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Sosial harusnya dia lebih garang melakukan pengawasan.
"Itu penyesalan saya yang paling tinggi karena pada saat program berlangsung saya tidak maksimal melakukan pengawasan," kata Juliari dalam persidangan yang digelar virtual, Senin (19/7).
Meski begitu, Juliari bakal tetap patuh dengan hukum. Dia akan mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku.
Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan RJ Lino
Meski begitu, penyesalannya bagai nasi yang sudah menjadi bubur. Juliari menyadari kelalaiannya tidak bisa diperbaiki.
"Saya menyadari bahwa saya tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih detail lagi terhadap program ataupun pekerjaan yang dijalankan oleh tim-tim di bawah saya sehingga saya harus menghadapi kasus hukum seperti ini yang mulia," ujar Juliari. (OL-1)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved