Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meski sudah mulai disalurkan sejak awal Juli 2021 BST nyatanya masih sempat tertahan.
"Saya sampaikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) dan BST itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli. Memang masih belum selesai karena sempat ada yang ditahan," kata Risma dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7).
Ada KPM yang mengadu belum menerima BST, namun setelah dikroscek ternyata KPM tersebut sudah pindah dan melapor ke Ketua RT/RW setempat.
"Ternyata lapor ke saya 'saya kok nggak terima (BST)?' Ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan," ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut.
Selain itu, Risma menyebutkan ada proses pendataan yang meninggal dan sebagainya sehingga harus mengganti data baru yang disampaikan ke bank sebagai bank penyalur untuk mengubah data tersebut sehingga belum tuntas.
Risma menyebutkan pihaknya harus melakukan cek dengan data agar sesuai aturan.
Penyaluran bantuan PKH dan BPNT atau Kartu Sembako dilakukan secara non-tunai melalui jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Sementara BST melalui PT Pos Indonesia. (Iam/OL-09)
Delapan bulan lalu, Titik Kartika sempat menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di bagian kiri wajahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Perbaikan berkala data penerima bantuan iuran dalam program JKN, dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke sasaran yang tepat.
Campur tangan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan bisa dilakukan melalui program pemberdayaan sosial yang memihak kepada masyarakat yang tidak mampu."
KEMENTERIAN Sosial memastikan sebanyak 1.130 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) Kabupaten Sampang dapat mengambil hak
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
PEMERINTAH mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap dua di seluruh Indonesia melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara).
SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap)
PEMERINTAH akan memberi kesempatan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk studi banding ke luar negeri. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mendapatkan perintah dari presiden untuk melakukan seleksi kepada pendamping PKH di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved