Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SEKRETARIS Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menuturkan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mencapai 2,5 juta kilogram (kg).
"Yang sudah disalurkan sebanyak 2.5 juta Kg dengan targetnya 10 juta KPM," kata Iqbal kepada Media Indonesia, Kamis (22/7).
Namun dirinya belum bisa menyebutkan detailnya karena data penyalur dilaporkan secara periodik sehingga baru bisa muncul kompilasi per daerah.
Sesuai instruksi dari presiden, sebanyak 10 juta KPM akan menerima bantuan beras selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tak hanya beras, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu yang diberikan kepada 10 juta KPM juga.
"Penerimanya sekitar 250 ribu KPM. 2,5 juta Kg beras dibagi 10 sekitar 250 ribu KPM yang sudah menerima," ujarnya.
Penyaluran beras Bulog ini baru dilakukan pada Minggu (18/7/2021) yang dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Bulog telah menetapkan quality control management yang bertugas memastikan kualitas beras Bulog sesuai standar kualitas terbaik.
Bulog berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan dengan membentuk Tim monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulog. (Iam/OL-09)
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved