Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar Ajak Lurah Kebut Perbaikan Data NIK Invalid

DINAS Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar bersama Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Rudi Hartono, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Armansyah Nasution melakukan monitoring progress perbaikan data Nomor Induk Keluarga (NIK) invalid di setiap kelurahan. 

Pada saat monitoring, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial P3A Risbon Sinaga meminta kepada setiap lurah dan juga operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar fokus dan mengejar penuntasan kegiatan perbaikan data NIK invalid. Hal ini karena batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Sosial sampai akhir bulan juli 2021. 

"Saya berharap untuk kegiatan perbaikan data NIK invalid ini segera dipercepat penuntasannya sampai 20 Juli 2021 ini, karena butuh waktu 10 hari untuk kita melakukan pemeriksaan ulang perbaikan data tersebut agar dapat koordinasi kembali ke Dukcapil bilamana ada NIK, data ganda dan lainnya yang masih invalid. Untuk itu diharapkan kepada seluruh stake holder agar benar-benar memperhatikan hal ini," kata Risbon, Rabu (14/7). 

Menurut Risbon Sinaga ada sekitar 34.480 NIK invalid di Kota Pematangsiantar yang harus diperbaiki. "Untuk itu kami mengajak semua pihak khususnya yang terlibat agar benar-benar fokus, cermat dan tepat dalam menuntaskan perbaikan data tersebut. Sampai hari ini, progres kerja masih  29%. Kita berharap bisa tuntas 100%," ajaknya. 

Senada dengan Risbon, Koordinator PKH, Rudi Hartono mengatakan bahwa perbaikan data tersebut dilakukan merujuk pada surat Kementerian Sosial RI nomor 1115/1/DI.02/6/2021, tanggal 25 Juni 2021 tentang percepatan perbaikan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DtKS).

"Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan, orang-orang yg terlibat dalam hal perbaikan data seperti pihak kelurahan, SDM PKH, TKSK, relawan di setiap kelurahan lebih fokus untuk hal tersebut. Saya berharap perbaikan data NIK invalid ini tepat waktu diselesaikan dengan baik sesuai data Keluarga Penerima Manfaat. Supaya tidak terjadi lagi permasalahan yg mengakibatkan bantuan masing-masing  KPM terkendala," ucapnya. 

Sementara itu, Koordinator TKSK, Armansyah Nasution mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana kemajuan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. 

"Monitoring ini dilakukan untuk melihat sudah sampai dimana progress yang sudah dilakukan dalam hal perbaikan data NIK invalid dan bersyukur juga kita dengan pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar  yang turut serta. Berharap kepada seluruh camat untuk bersama-sama tetap memonitoring pihak kelurahan dalam hal perbaikan data NIK invalid tersebut. Hal ini sesuai dengan surat Sekretariat Daerah Nomor 460/3291/VII/2021 tanggal 2 juli 2021 perihal percepatan perbaikan data pada DTKS Kota Pematangsiantar. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak yang terkait bekerjasama dalam hal penuntasan perbaikan data NIK invalid, semoga kedepannya tidak ada data-data NIK invalid," katanya. (AP/OL-10)