Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Ia menyebut sejumlah hasil survei masih memperlihatkan pandangan masyarakat soal penagakan hukum dan HAM yang masih rendah.
Ketua Umum KNPI Haris Pertama menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran pengurus telah melakukan pertemuan dengan Menteri Yasonna di kantornya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, memastikan Kejaksaan Agung siap menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM Semanggi I dan II.
Mahfud menyatakan semua pendapat itu benar. Kalau semua yang benar diakomodasi, hukum tidak akan jadi. Maka itu diambil jalan tengah, disepakati
Mahfud menyebut, selama ini, proses yang berbelit dan panjang itu memang sengaja dibiarkan untuk mengalirkan uang ke kantong-kantong para pejabat terkait.
Anggaran pilkada berupa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di 270 daerah pun sudah ditandatangani.
Pemerintah akan memantau mulai dari persiapan hingga pemungutan dan bahkan penetapan pemenang Pilkada 2020.
Prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin hari tua, kematian, pensiun, dan sebagainya masih stabil
"Kita usir saja, kan protesnya sudah. Masa protes terus. Kita usir saja, kita halau, dan mereka keluar dari garis ZEE agar mereka tidak berada lagi di Natuna."
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kemarin.
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengatakan semua kasus korupsi harus dibongkar. Bukan hanya dibongkar, tetapi dibawa ke pengadilan.
Menko Polhukam Mahfud MD mencium adanya korupsi sebesar Rp10 triliun di ASABRI. Dana ASABRI dikumpulkan dari para prajurit TNI.
Sebelumnya, pada Rabu (8/1), lembaga antirasuah menangkap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Jakarta dengan barang bukti uang sebanyak Rp400 juta.
Kapal milik nelayan Tiongkok yang diributkan beberapa waktu lalu juga dilaporkan telah keluar dari perairan Natuna.
Pembahasan omnibus Law Keamanan Laut masih berjalan tetapi kesimpulannya memang ada tumpang tindih dalam beberapa segi di dalam penanganan laut.
Nelayan membutuhkan perizinan yang mendukung kebutuhan selama melaut di Natuna. Salah satunya menyangkut operasional kapal 150 gross ton.
Pemerintah juga tak akan berunding dengan Tiongkok karena perairan Natuna sepenuhnya wilayah NKRI.
Indonesia punya kedaulatan dan hak berdaulat yang harus dijaga di perairan Natuna.
Mahfud menjelaskan selama ini pemerintah selalu dibuat seolah-olah benci terhadap umat Islam karena memiliki fobia terhadap agama Islam.
Selama ini, pemerintah selalu dibuat seolah-olah benci terhadap umat Islam karena memiliki fobia terhadap agama Islam.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved