Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
SEBANYAK 120 nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah siap melaut di perairan Natuna. Selain mengoptimalkan kekayaan bahari, mereka ingin membantu pemerintah menjaga kedaulatan Natuna.
"Intinya kami dari nelayan siap bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi. Kami siap berlayar di laut Natuna," kata perwakilan dari 120 nelayan sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tegal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Riswanto, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (6/1).
Pihaknya akan mengoptimalkan potensi maritim di Natuna setelah mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Diskusi nelayan dan pemerintah akan berlanjut untuk membahas teknis dan perlindungan dari aparat negara di Natuna.
"Kita akan diskusikan lagi teknisnya seperti apa ke depan. Yang pasti kami siap melaut di sana dengan perlindungan dari pemerintah sebab nelayan Tiongkok saja bisa, masa kita tidak bisa mendapatkan pengawalan," ujarnya.
Baca juga: TNI tidak Mau Terpovokasi Ketegangan di Natuna
Menurut dia, nelayan membutuhkan perizinan yang mendukung kebutuhan selama melaut di Natuna. Salah satunya menyangkut operasional kapal 150 gross ton.
Kapal besar, lanjut dia, paling cocok beroperasi di Natuna karena mampu berlayar lama dan menampung banyak hasil tangkapan. Namun sejauh ini belum ada izin untuk kapal dengan kapasitas tersebut.
"Kalau dari Jawa ke Natuna butuh dua sampai tiga bulan dengan biaya hampir Rp500 juta," ungkapnya.
Dari dana tersebut, menurut Riswanto, paling dominan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM. Dulu, lanjut dia, ketika subsidi BBM belum dicabut, nelayan Pantura mampu ke perairan Natuna.
Tetapi, saat subsidi BBM dicabut dan hanya dibatasi untuk kapal 30 GT ke bawah, nelayan dengan kapal di atas 30 GT harus menambah biaya operasional karena harus memakai BBM industri.
"Maka terkait ini perlu diskusi lebih lanjut dengan pemerintah," pungkasnya.(OL-5)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pembangunan SPAM Sedanau merupakan program Komisi V DPR RI tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved