Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SEBANYAK 120 nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah siap melaut di perairan Natuna. Selain mengoptimalkan kekayaan bahari, mereka ingin membantu pemerintah menjaga kedaulatan Natuna.
"Intinya kami dari nelayan siap bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi. Kami siap berlayar di laut Natuna," kata perwakilan dari 120 nelayan sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tegal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Riswanto, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (6/1).
Pihaknya akan mengoptimalkan potensi maritim di Natuna setelah mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Diskusi nelayan dan pemerintah akan berlanjut untuk membahas teknis dan perlindungan dari aparat negara di Natuna.
"Kita akan diskusikan lagi teknisnya seperti apa ke depan. Yang pasti kami siap melaut di sana dengan perlindungan dari pemerintah sebab nelayan Tiongkok saja bisa, masa kita tidak bisa mendapatkan pengawalan," ujarnya.
Baca juga: TNI tidak Mau Terpovokasi Ketegangan di Natuna
Menurut dia, nelayan membutuhkan perizinan yang mendukung kebutuhan selama melaut di Natuna. Salah satunya menyangkut operasional kapal 150 gross ton.
Kapal besar, lanjut dia, paling cocok beroperasi di Natuna karena mampu berlayar lama dan menampung banyak hasil tangkapan. Namun sejauh ini belum ada izin untuk kapal dengan kapasitas tersebut.
"Kalau dari Jawa ke Natuna butuh dua sampai tiga bulan dengan biaya hampir Rp500 juta," ungkapnya.
Dari dana tersebut, menurut Riswanto, paling dominan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM. Dulu, lanjut dia, ketika subsidi BBM belum dicabut, nelayan Pantura mampu ke perairan Natuna.
Tetapi, saat subsidi BBM dicabut dan hanya dibatasi untuk kapal 30 GT ke bawah, nelayan dengan kapal di atas 30 GT harus menambah biaya operasional karena harus memakai BBM industri.
"Maka terkait ini perlu diskusi lebih lanjut dengan pemerintah," pungkasnya.(OL-5)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Seluruh proses dilakukan untuk menjamin mutu pangan yang diterima masyarakat. Selain menjaga kualitas, pendistribusian bantuan juga diawasi agar tepat sasaran.
Instruksi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Geopark Nasional, yang digelar pada Senin (21/7).
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved