Menkopolhukam Tegaskan Pemerintah tidak Fobia Islam

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan pemerintah tidak memiliki fobia terhadap agama Islam. Hal tersebut ia sampaikan usai menerima kunjungan dari rombongan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

"Menghilangkan isu fobia, tuduhan-tuduah yang menyasar pemerintah bahwa pemerintah fobia terhadap Islam itu sebetulnya tidak ada. LPOI dengan 14 ormas Islam yang hadir di sini mewakili 200 juta umat Muslim di Indonesia itu melihat tidak ada Islamfobia," ungkap Mahfud.

Mahfud menjelaskan, selama ini, pemerintah selalu dibuat seolah-olah benci terhadap umat Islam karena memiliki fobia terhadap agama Islam. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah benci dan takut kepada umat Islam. Buktinya, selama ini, Islam berkembang besar di Tanah Air.

Baca juga: DPD Siap Perjuangkan Perpanjangan Otsus Aceh

"Kalau pemerintah benci terhadap Islam berarti kaum muslimin akan takut mengaku mereka Islam, justru hal itu tidak terlihat di Indonesia. Di Indonesia, kehidupan Islam subur sehingga masyarakat jangan terpancing dengan istilah Islamfobia," lanjutnya.

Selain membicarakan terkait isu fobia Islam, dalam pertemuan tersebut, Mahfud dan LPOI juga kembali menegaskan prinsip Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dijelaskan Mahfud, rombongan ormas Islam yang tergabung di LPOI tidak sepakat dengan adanya istilah khilafah sebagai ideologi menggantikan Pancasila.

"Ada hal yang prinsip yang landasan kita berbicara itu satu bahwa ormas-ormas Islam ini sebenarnya dia agak gerah juga terhadap isu-isu sistem lain khilafah yang sering ditawarkan yang sebenarnya agenda itu merusak," tuturnya.

Menurut Mahfud, tanpa khilafah, bangsa Indonesia sudah berdiri tegak dengan Islam. Hal tersebut diamini Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi yang menyebut LPOI menolak beridirnya khilafah di Indonesia.

"Nah sekarang diadu domba antara pemerintah sama umat Islam no way, tidak ada khilafah di negeri ini loh adanya NKRI adanya presiden," ujar Lutfi.

Lutfi mengeaskan LPOI sangat mendukung kebijakan Menkopolhukam yang menolak dengan tegas berdirinya khilafah. Dirinya juga menegaskan ormas Hizbut Tahrir tidak mewakili umat Islam mayoritas di Indonesia.

"Jadi sudah kita bicarakan Kenapa kebijakan pak menteri tentang khilafah sudah tetap, mau hidup di indonesia ahlan wa sahlan wa marhaban. Tidak mau silahkan get out keluar," ujarnya. (OL-2)