Jumat 03 Januari 2020, 09:24 WIB

DPD Siap Perjuangkan Perpanjangan Otsus Aceh

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPD Siap Perjuangkan Perpanjangan Otsus Aceh

ANTARA/Wahyu Putro A
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Lanyalla Mahmud Mattalitti

 

KETUA DPD RI AA La Nyalla Mattalitti menyatakan siap memperjuangkan aspirasi pemerintah Aceh untuk memperpanjang program Dana Otonomi Khusus (Otsus). Namun, dengan syarat dilakukan secara tranparan dan penuh evaluasi demi sepenuhnya kepentingan masyarakat Aceh.

Menurut La Nyalla, ada beberapa aspirasi dari masyarakat Aceh yang ia terima terkait dengan program dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

Salah satunya adalah adanya pertanyaan mendasar, yaitu mengapa sejak 2008 dana Otsus bergulir, Aceh masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan problem sosial

Baca juga: 2 RUU Omnibus Law Dibahas Usai Ditetapkan dalam Prolegnas

"Ini fakta empirik yang bisa kita baca di statistik. Kami juga mendengar beberapa kritik dari masyarakat dan studi dari Bank Dunia yang menilai penggunaan dana Otsus belum optimal. Ini tentu harus kita sikapi sebagai masukan bagi kita semua,” ujarnya, dalam keterangan tertulis pascakunjungan ke Aceh, Kamis (2/12) malam.

Kalau perlu, kata La Nyalla, DPD RI bisa membentuk Pansus Otsus Aceh, sebagai bagian dari menyongsong berakhirnya program tersebut. Tetapi tentu dengan syarat dilakukan evaluasi yang muaranya untuk kepentingan Aceh yang lebih baik.

Dijelaskan La Nyalla, Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan dana Otsus harus ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Di lapangan, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Begitu juga angka stunting. Ini sisi yang perlu dilakukan evaluasi, sebelum bicara soal perpanjangan program,” ujar LaNyalla.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI dan rombongan, Kepala BPMA Teuku Muhammad Faisal menyampaikan aspirasi agar DPD RI membantu beberapa hal yang dirasa masih menjadi kendala optimalisasi kerja BPMA.

Di antaranya untuk menyinergikan PP 23 Tahun 2015 dengan aturan-aturan migas yang sebelumnya sudah ada. Mulai dari Peraturan Pemerintah, Kepmen dan Permen. Serta keterbatasan anggaran dan infrastruktur BPMA untuk menjalankan tugas pengelolaan dan pengawasan sumber daya migas di Aceh. (OL-2)

Baca Juga

medcom.id/Amaluddin

Miftachul Akhyar Terpilih Jadi Ketum MUI

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 27 November 2020, 06:03 WIB
Miftachul Akhyar menggantikan Ma'aruf Amin sebagai Ketum MUI untuk periode...
Ist

KPK Puji Kaltara dalam Upaya Pencegahan Korupsi

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 November 2020, 06:00 WIB
Apresiasi untuk masyarakat Kalimantan Utara. Di usianya yang baru 7 tahun lebih, sudah banyak prestasi yang diraih. Ini sebuah prestasi...
ANTARA

Jokowi: Ya Sangat Kaget

👤Micom 🕔Jumat 27 November 2020, 04:30 WIB
PRESIDEN Joko Widodo mengaku kaget dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya