Negara Menjamin Hak Nasabah ASABRI

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pengungkapan dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) masuk kewenangan penegak hukum. Negara menjamin hal itu tidak akan mengganggu hak nasabah, yakni 350 ribu dari TNI dan 600 ribu dari Polri.

"Kesimpulannya ialah para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah, negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan sebagainya masih stabil. Artinya, dana yang melorot (milik ASABRI) sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselesaikan secara baik," ujarnya seusai bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan memastikan hak nasabah ASABRI terjamin di tengah pengusutan dugaan korupsi oleh penegak hukum. Kepolisian akan fokus mengungkap kasus ini untuk membuktikan dugaan tersebut.

"Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan. Saya akan bicara dengan Polri karena ini kewenangan Polri. Polri itu punya anggota 600 ribu di dalam jaminan ASABRI, sedangkan tentara (TNI) sekitar 350 ribu," ungkapnya.

Ia meminta semua pihak wajib menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan.

"Jadi sekarang ditangani, jangan khawatir, semua berjalan sesuai dengan aturan tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak seorang pun yang menuduh sembarangan korupsi. Harus fair. Karena itu, kita biarkan hukum berjalan."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut isu korupsi pengelolaan keuangan di ASABRI. Penye-lidikan KPK akan menunggu hasil audit BPK.

"Disepakati bahwa kita akan melakukan joint investigation, penyelidikan bersama," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, tadi malam.

Dirut PT ASABRI membantah adanya dugaan korupsi di perusahaannya. "Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di ASABRI aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi," ujar Sonny di kantornya, Cawang, Jakarta, kemarin.

Ia akan membawa pihak yang terus menuduh adanya praktik korupsi di ASABRI ke meja hijau.

"Jika hal ini terus berlangsung, dengan sangat menyesal, saya akan membawanya ke jalur hukum," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Sisno Adiwinoto meminta ASABRI transparan dalam pengelolaan dana nasabah.

"Kami menangkap keprihatinan dan kasus yang berkembang mengingat para purnawirawan Polri sebagai bagian dari anggota ISPPI ialah pemilik ASABRI. Mereka berhak mengetahui pengelolaan dana yang berasal dari potongan gaji selama berdinas lebih dari 35 tahun sebagai anggota Polri," tandas Sisno. (Cah/Pra/Dhk/X-10)