Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemindahan dana ini bertujuan agar perbankan dapat cepat menggelontorkan kredit.
Hal itu menurut Kepala BKF Febrio N Kacaribu akibat melambatnya aktivitas ekonomi akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemi Covid-19.
Rencana pemerintah untuk menyelenggarakan lomba itu didasari untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di masa kenormalan baru (new normal
Sebab, digital dan konvensional adalah dua konsep yang memiliki perbedaan signifikan.
Anis mengkritisi sisi lain yaitu tingkat kemenangan DJP atas peradilan perpajakan sepanjang 2019 yang menurun dari 43,5% menjadi hanya 40,4%.
"Tarif pajak yang dapat diperoleh emiten yang memenuhi persyaratan di atas adalah 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan 17% pada tahun pajak 2022."
Jumlah perusahaan pemungut PPN kemungkinan bertambah. Sebab, Kementerian Keuangan masih melakukan diskusi dengan sejumlah perusahaan luar negeri.
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak Rp 400 miliar kepada PT Pegadaian (Persero).
Penempatan dana pemerintah pada bank umum adalah untuk mempercepat pemberian kredit, khususnya UMKM dan industri padat karya dalam rangka Pemulihan Perekonomian Nasional (PEN).
PEMERINTAH mulai menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN).
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak terjadi penggunaan anggaran belanja yang tidak sinkron antara (K/L) dan pemda
Kamrussamad menilai semangat kemakmuran rakyat tidak terlihat dalam pasal-pasal UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menkeu menilai bahwa integrasi program ini akan membuat berbagai program bansos yang disalurkan Pemerintah akan lebih cepat dan tepat sasaran.
Salah satu reformasi sistem penganggaran dalam RAPBN 2021 ialah menekan program kementerian/lembaga dari 428 menjadi hanya 102.
Dia mengungkapkan banyak K/L meminta anggaraan untuk pengadaan barang dan proyek infrastruktur di suatu daerah. Namun, pemda setempat malah menolak ketika sudah direalisasikan.
Ini sangat jarang negara-negara di dunia punya mekanisme check and balance yang cukup seimbang seperti di Indonesia yang demokratis.
Menurut Amir, risiko utang luar negeri berkaitan juga pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebab, pada awal penerapan PSBB nilai tukar rupiah melemah.
“Kami ingin menyampaikan ini sebagai ilustrasi bahwa seluruh lembaga-lembaga yang melakukan forecasting pun mereka menghadapi situasi uncertainty."
Aturan ini merupakan turunan dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019.
Direktur Kepabenan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat, menjelaskan kegiatan monitoring HTP ini seharusnya dilakukan pada Maret 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved