Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp123 triliun untuk membantu dunia usaha yang terdampak pandemi covid-19. Namun, pemanfaatan insentif oleh dunia usaha dinilai belum optimal.
Tambahan pada pos pembiayaan korporasi dan BUMN ditujukan untuk memberi dukungan berupa kredit modal kerja kepada perusahaan padat karya.
Naiknya anggaran tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik pada kuartal III dan IV 2020.
Per Mei 2020, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara sebesar Rp 664,3 triliun. Capaian itu mengalami pertumbuhan negatif 9,0% dibandingkan periode Mei 2019.
Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2021 harus disusun secara cermat dan hati-hati.
Angka pertumbuhan itu mengalami penurunan tajam bila dibandingkan pada kuartal I yang masih tumbuh positif di angka 2,97%.
DPR meminta agar RAPBN TA. 2021 bisa menjadi kebijakan fiskal yang mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial serta menjadi momentum berbagai reformasi kebijakan pembangunan.
Sebelumnya, KPU mengusulkan penambahan anggaran Pilakada 2020 sebesar Rp5,69 triliun. Namun, dari hasil restrukturisasi diputuskan penambahan Rp4,77 triliun
Kemenkeu wilayah Jayapura menggelar rapid test atau tes cepat untuk pekerja dan pegawai seluruh unit kerja di bawah Kemenkeu Jayapura.
Kepala Kantor Bea Cukai Merauke, Nazwar mengungkapkan bahwa terganggunya sektor keuangan pada masa pandemi Covid -19 ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.
Keputusan Bersama tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah 23/2020 yang bertujuan memperlancar koordinasi antara kementerian keuangan dan OJK dalam program PEN
Mendagri menyebut tambahan anggaran pilkada sebesar Rp1,36 triliun yang disediakan pemerintah dapat berubah sebab masih menunggu dirampungkannya Peraturan KPU tentang protokol kesehatan.
Mitigasi risiko itu menjadi penting agar kasus penyalahgunaan wewenang dari pemanfaatan keuangan negara tidak terjadi lagi.
Pemerintah juga sejatinya memisahkan anggaran bidang kesehatan dengan anggaran PEN.
Mulai Juli-Desember, nilai manfaat bantuan sosial baik untuk kawasan Jabodetabek dan non-Jabodetabek akan diturunkan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per kepala keluarga per bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun ini sangat berat karena munculnya pandemi covid-19.
Terkait sumber dana untuk menambal defisit tersebut, imbuh Sri, pemerintah akan menggunakan berbagai pendanaan yang memiliki risiko terkecil dan biaya paling rendah.
Dukungan terbesar diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yakni mencapai Rp45,4 triliun.
"Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati dan transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved