Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK-BANK besar yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen melakukan ekspansi kredit hingga Rp90 triliun.
Hal ini dilakukan usai Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan melalui PMK No 70 Tahun 2020 pemerintah menempatkan dana di bank plat merah dengan total dana Rp30 triliun untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Menurut Direktur Utama (Dirut) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, empat bank yang merupakan Bank Himbara yakni BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) telah menerima penempatan dana dari pemerintah tersebut. Dalam waktu 3 bulan, keempat bank ini diharuskan melakukan ekspansi kredit sebanyak minimal Rp90 triliun.
“Kami sudah siap dan berkomitmen untuk me-leverage penempatan dana pemerintah tersebut sebanyak 3 kali lipat,” ujar Surnarso yang juga menjabat Ketua Himbara di konferensi secara virtual, Rabu (1/7).
Adapun segmen yang akan menjadi prioritas pengucuran kredit yakni UMKM. Dengan rincian sektor pangan dan pendukungnya serta distribusinya, sektor pariwisata termasuk transportasi, hingga di sektor perumahan dan konstruksi. Pembagian fokus segmen ini dilakukan oleh masing-masing bank.
“Ada bank yang akan fokus ekspansinya di pertanian dan pangan. Ada bank yang ekspansinya di pariwisata dan konstruksi supaya bergerak kembali dan ada yang di sektor perumahan. Itulah sektor sasaran kita untuk leverage dana pemeirntah,” ungkapnya.
Baca juga: Naik, Inflasi Juni 2020 Capai 0,18%
Di kesempatan yang sama, Dirut BNI Herry Sidharta mengatakan akan fokus pada pemberian stimulus untuk sektor padat karya. Sasarannya adalah wilayah yang sudah dalam kategori zona hijau dan telah dilakukan pembukaan ekonomi secara bertahap. Ini menurutnya menjadi kesemoatan agar di kuartal II dan III bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Semoga kita bsia speed-up dan ekonomi bisa pulih kembali. Pengusaha juga sudah menunggu,” ujarnya.
Begitupun dengan Dirut Mandiri Royke Tumilaar yang siap masuk ke semua sektor ekonomi untuk melakukan kredit usaha. Meskipun setiap Bank di Haimbara memang memiliki fokusnya masing-masing, baik untuk korporasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami akan masuk ke korporasi dan juga UMKM. Meski fokus kami di korporasi. Beberapa selected korporasi juga akan kami bantu untuk pembiayaan agar bisa pulih kembali,”.
Hal yang sama diutarakan Dirut BTN Pahala Mansury yang optimis lewat penempatan dana dari pemerintah ini. Menurutnya, BTN berkomitmen menyelurkan kredit untuk penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan. Dengan demikian, bisa membuat kredit pada 2020 akan tetap tumbuh positif. (A-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved