Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Aturan tersebut menjadi landasan pemerintah menempatkan dana pada 4 bank milik negara yakni Bank Mandiri, BTN, BNI dan BRI sebesar Rp30 triliun di tahap pertama.
Pemerintah mengharapkan penempatan dana tersebut mampu mendorong geliat sektor riil yang terpukul pandemi covid-19 melalui penyaluran kredit dari 4 bank BUMN tersebut.
Jangka waktu penempatan dana itu ialah selama 3 bulan dengan tingkat bunga 80% dari BI7DRRR (Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate) atau sebesar 3,42%. Ke-4 bank BUMN itu juga disebut telah menyampaikan rencana penggunaan dana tersebut.
"Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) telah menginformasikan rencana penggunaan penempatan uang negara untuk mendukung kegiatan bisnis bank umum yang terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi," demikian petikan dokumen kementerian keuangan yang diterima, Selasa (30/6).
Bank Mandiri misalnya, memfokuskan penggunaan dana pada penyaluran kredit produktif, padat karya, ketahanan pangan dan mendukung sistem logistik nasional dengan target penyaluran Rp21 triliun.
Rinciannya pada segmen mikro akan diberikan sebesar Rp6 triliun melalui penyaluran kredit mikro dan kredit usaha rakyat dan Kredit Serbaguna Mandiri (KSM) sebesar Rp1 triliun.
Selanjutnya pada segmen small to medium sized enterprise (SME) sebesar Rp6 triliun, segmen komersil sebesar Rp4 triliun dan koorporasi Rp4 triliun yang difokuskan pada BUMN pupuk, transportasi dan logistik.
Baca juga: Menkeu: Uang Negara di Perbankan Percepat Geliat Dunia Usaha
Kemudian BRI, akan berfokus pada mendukung rencana bisnis berupa ekspansi kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama 6 bulan ke depan dengan penyaluran sebesar Rp122,50 triliun. Sebanyak 88,87% atau Rp108,8 triliun dari target penyaluran tersebut direncanakan diberikan kepada segmen mikro.
Rinciannya, penyaluran kredit UMKM berdasarkann sektor ekonomi yakni perdagangan 41,78%, jasa lainnya 25,36%, pertanian 21,18%, industri pengolahan 10,30% dan perikanan 1,38%.
Sementara BNI akan melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil untuk koorporasi, usaha menengah dan kecil serta consumer loan dalam 3 bulan ke depan senilai Rp15,04 triliun. Rinciannya, pada KUR akan sebesar Rp12 triliun, usaha menengah Rp492 miliar dan korporasi Rp2,550 triliun.
Terakhir yakni BTN, perseroan berencana menyalurkan kredit sebesar Rp30,03 triliun yang akan didominasi oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit lainnya di sektor perumahan dalam kurun waktu Juli hingga Desember 2020. Rincian penyaluran kredit tersebut direncanakan yakni pada KPR 52%, kredit BUMN 30% dan kredit konstruksi 18%.
Lebih lanjut, pemerintah meminta kepada 4 Himbara untuk menyalurkan kredit tiga kali lipat dari dana yang ditempatkan pemerintah demi mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
"Kami sampaikan ke bank himbara minimal mereka harus menyalurkan tiga kali lipat dari apa yang kita tempatkan di bank tersebut dan mereka menyampaikan suku bunganya bisa direndahkan. Karena adanya dana pemerintah yang ditempatkan karena subungnya juga lebih rendah," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (29/6).
Adapun penempatan uang negara tersebut telah dilakukan pada 25 Juni 2020 setelah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersama para Direktur Utama bank Himbara pada sehari sebelumnya. (A-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved