Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati untuk melakukan penempatan dana di Bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menempatkan dana sebesar Rp30 triliun ke empat bank BUMN. Pemindahan dana ini bertujuan agar perbankan dapat cepat menggelontorkan kredit.
Menurutnya, untuk jangka waktu penempatan di bank Himbara diatur selama 3 (tiga) bulan dan tingkat bunga 80% BI7DRR (3,42%).
"Bank memiliki kemampuan untuk menyalurkan dana dengan bunga yang lebih rendah dengan begitu kredit akan terus tersalurkan," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).
Baca juga: Erick Thohir Pastikan Kawal Dana di Himbara
Dia juga menjelaskan, Bank Himbara telah menginformasikan rencana penggunaan penempatan uang negara untuk mendukung kegiatan bisnis Bank Umum terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi.
"Seperti Bank Mandiri penyaluran kredit akan difokuskan untuk produktif, padat karya, ketahanan pangan, dan mendukung sistem logistik nasional dengan target penyaluran Rp 21 triliun," pungkasnya.
Untuk Bank BRI, dana digunakan guna mendukung rencana bisnis berupa rencana ekspansi kredit UMKM 6 bulan ke depan sebesar Rp122,50 triliun dengan komposisi segmen mikro sebesar 88,87% atau Rp108,80 triliun.
Sementara itu, di Bank BNI, dana tersebut akan difokuskan untuk melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil untuk korporasi, usaha menegah dan kecil serta consumer loan dalam 3 bulan ke depan senilai Rp15,04 triliun.
Terakhir untuk Bank BTN, dana akan difokuskan pada rencana penyaluran kredit pada Juli sampai Desember 2020 sebesar Rp30,03 triliun yang didominasi oleh penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan.(OL-5)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved