Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati untuk melakukan penempatan dana di Bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menempatkan dana sebesar Rp30 triliun ke empat bank BUMN. Pemindahan dana ini bertujuan agar perbankan dapat cepat menggelontorkan kredit.
Menurutnya, untuk jangka waktu penempatan di bank Himbara diatur selama 3 (tiga) bulan dan tingkat bunga 80% BI7DRR (3,42%).
"Bank memiliki kemampuan untuk menyalurkan dana dengan bunga yang lebih rendah dengan begitu kredit akan terus tersalurkan," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).
Baca juga: Erick Thohir Pastikan Kawal Dana di Himbara
Dia juga menjelaskan, Bank Himbara telah menginformasikan rencana penggunaan penempatan uang negara untuk mendukung kegiatan bisnis Bank Umum terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi.
"Seperti Bank Mandiri penyaluran kredit akan difokuskan untuk produktif, padat karya, ketahanan pangan, dan mendukung sistem logistik nasional dengan target penyaluran Rp 21 triliun," pungkasnya.
Untuk Bank BRI, dana digunakan guna mendukung rencana bisnis berupa rencana ekspansi kredit UMKM 6 bulan ke depan sebesar Rp122,50 triliun dengan komposisi segmen mikro sebesar 88,87% atau Rp108,80 triliun.
Sementara itu, di Bank BNI, dana tersebut akan difokuskan untuk melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil untuk korporasi, usaha menegah dan kecil serta consumer loan dalam 3 bulan ke depan senilai Rp15,04 triliun.
Terakhir untuk Bank BTN, dana akan difokuskan pada rencana penyaluran kredit pada Juli sampai Desember 2020 sebesar Rp30,03 triliun yang didominasi oleh penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan.(OL-5)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved