Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen atau Samurai Bonds senilai 100 miliar yen (setara Rp13,4 triliun) yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan defisit anggaran, termasuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19.
Keterangan Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan penerbitan Samurai Bonds ini terdiri dari lima seri yaitu RIJPY0723, RIJPY0725, RIJPY0727, RIJPY0730 dan RIJPY0740.
Seri RIJPY0723 mempunyai tenor selama tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 7 Juli 2023 serta memiliki nominal penerbitan 50,7 miliar yen dengan tingkat kupon 1,13 persen.
Seri RIJPY0725 mempunyai tenor selama lima tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2025 serta memiliki nominal penerbitan 24,3 miliar yen dengan tingkat kupon 1,35 persen.
Seri RIJPY0727 mempunyai tenor selama tujuh tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2027 serta memiliki nominal penerbitan 10,1 miliar yen dengan tingkat kupon 1,48 persen.
Seri RIJPY0730 mempunyai tenor selama 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2030 serta memiliki nominal penerbitan 13,4 miliar yen dengan tingkat kupon 1,59 persen.
Seri RIJPY0740 mempunyai tenor selama 20 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 6 Juli 2040 serta memiliki nominal penerbitan 1,5 miliar yen dengan tingkat kupon 1,8 persen.
Penerbitan Samurai Bonds ini menjadi penerbitan sovereign pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020 dan penerbitan pertama dari
penerbit Asia setelah masa pandemi.
Transaksi ini merupakan momentum yang menumbuhkan kepercayaan pasar Jepang dan potensial untuk diikuti oleh penerbitan obligasi lainnya di pasar Jepang.
Sebelumnya, tidak terjadi penerbitan obligasi di pasar keuangan Jepang sampai dengan akhir Mei 2020 seiring dengan makin merebaknya COVID-19.
Penerbitan lima seri obligasi valas ini mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody's, BBB dari S&P dan BBB dari Fitch.
Dengan permintaan yang cukup solid dari investor Jepang maupun luar Jepang, sejak pemasaran pada 29 Juni 2020, pemerintah memutuskan untuk mempersempit final guidance ke spread terendah dari initial guidance.
Penjualan ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menerbitkan Samurai Bonds senilai 100 miliar yen sejak pertama kali melakukan penerbitan melalui penawaran ke publik.
Selain capaian tersebut pemerintah juga berhasil menerbitkan Samurai Bonds pada spread overdolar AS swap yang lebih rendah
dari tahun sebelumnya.
Kondisi itu telah memperkuat posisi Indonesia sebagai penerbit Samurai Bonds yang menjadi acuan bagi penerbit lainnya. (Ant/E-1)
Indonesia mengajukan pinjaman US$250 juta untuk memperkuat kesiapan rumah sakit, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, dan memperkuat pengujian.
ADFD menyediakan bantuan finansial bagi perusahaan di Uni Emirat Arab dan negara-negara berkembang, seperti Pakistan, Mesir, Sudan dan Ethiopia.
Angka itu setara dengan lebih dari 100% produk domestik bruto tahunan Inggris, atau total output ekonomi, untuk pertama kalinya sejak 1961.
Ia tidak menyebutkan berapa jumlah utang yang dimohonkan pembatalan tersebut.
Lembaga-lembaga keuangan tidak resmi China juga telah melakukan penangguhan pembayaran utang sesuai dengan ketentuan G20 tentang Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI).
Ratusan pengunjuk rasa akan menduduki kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hingga keduanya mengundurkan diri.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved