Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen atau Samurai Bonds senilai 100 miliar yen (setara Rp13,4 triliun) yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan defisit anggaran, termasuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19.
Keterangan Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan penerbitan Samurai Bonds ini terdiri dari lima seri yaitu RIJPY0723, RIJPY0725, RIJPY0727, RIJPY0730 dan RIJPY0740.
Seri RIJPY0723 mempunyai tenor selama tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 7 Juli 2023 serta memiliki nominal penerbitan 50,7 miliar yen dengan tingkat kupon 1,13 persen.
Seri RIJPY0725 mempunyai tenor selama lima tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2025 serta memiliki nominal penerbitan 24,3 miliar yen dengan tingkat kupon 1,35 persen.
Seri RIJPY0727 mempunyai tenor selama tujuh tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2027 serta memiliki nominal penerbitan 10,1 miliar yen dengan tingkat kupon 1,48 persen.
Seri RIJPY0730 mempunyai tenor selama 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2030 serta memiliki nominal penerbitan 13,4 miliar yen dengan tingkat kupon 1,59 persen.
Seri RIJPY0740 mempunyai tenor selama 20 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 6 Juli 2040 serta memiliki nominal penerbitan 1,5 miliar yen dengan tingkat kupon 1,8 persen.
Penerbitan Samurai Bonds ini menjadi penerbitan sovereign pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020 dan penerbitan pertama dari
penerbit Asia setelah masa pandemi.
Transaksi ini merupakan momentum yang menumbuhkan kepercayaan pasar Jepang dan potensial untuk diikuti oleh penerbitan obligasi lainnya di pasar Jepang.
Sebelumnya, tidak terjadi penerbitan obligasi di pasar keuangan Jepang sampai dengan akhir Mei 2020 seiring dengan makin merebaknya COVID-19.
Penerbitan lima seri obligasi valas ini mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody's, BBB dari S&P dan BBB dari Fitch.
Dengan permintaan yang cukup solid dari investor Jepang maupun luar Jepang, sejak pemasaran pada 29 Juni 2020, pemerintah memutuskan untuk mempersempit final guidance ke spread terendah dari initial guidance.
Penjualan ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menerbitkan Samurai Bonds senilai 100 miliar yen sejak pertama kali melakukan penerbitan melalui penawaran ke publik.
Selain capaian tersebut pemerintah juga berhasil menerbitkan Samurai Bonds pada spread overdolar AS swap yang lebih rendah
dari tahun sebelumnya.
Kondisi itu telah memperkuat posisi Indonesia sebagai penerbit Samurai Bonds yang menjadi acuan bagi penerbit lainnya. (Ant/E-1)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved