Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen atau Samurai Bonds senilai 100 miliar yen (setara Rp13,4 triliun) yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan defisit anggaran, termasuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19.
Keterangan Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan penerbitan Samurai Bonds ini terdiri dari lima seri yaitu RIJPY0723, RIJPY0725, RIJPY0727, RIJPY0730 dan RIJPY0740.
Seri RIJPY0723 mempunyai tenor selama tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 7 Juli 2023 serta memiliki nominal penerbitan 50,7 miliar yen dengan tingkat kupon 1,13 persen.
Seri RIJPY0725 mempunyai tenor selama lima tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2025 serta memiliki nominal penerbitan 24,3 miliar yen dengan tingkat kupon 1,35 persen.
Seri RIJPY0727 mempunyai tenor selama tujuh tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2027 serta memiliki nominal penerbitan 10,1 miliar yen dengan tingkat kupon 1,48 persen.
Seri RIJPY0730 mempunyai tenor selama 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2030 serta memiliki nominal penerbitan 13,4 miliar yen dengan tingkat kupon 1,59 persen.
Seri RIJPY0740 mempunyai tenor selama 20 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 6 Juli 2040 serta memiliki nominal penerbitan 1,5 miliar yen dengan tingkat kupon 1,8 persen.
Penerbitan Samurai Bonds ini menjadi penerbitan sovereign pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020 dan penerbitan pertama dari
penerbit Asia setelah masa pandemi.
Transaksi ini merupakan momentum yang menumbuhkan kepercayaan pasar Jepang dan potensial untuk diikuti oleh penerbitan obligasi lainnya di pasar Jepang.
Sebelumnya, tidak terjadi penerbitan obligasi di pasar keuangan Jepang sampai dengan akhir Mei 2020 seiring dengan makin merebaknya COVID-19.
Penerbitan lima seri obligasi valas ini mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody's, BBB dari S&P dan BBB dari Fitch.
Dengan permintaan yang cukup solid dari investor Jepang maupun luar Jepang, sejak pemasaran pada 29 Juni 2020, pemerintah memutuskan untuk mempersempit final guidance ke spread terendah dari initial guidance.
Penjualan ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menerbitkan Samurai Bonds senilai 100 miliar yen sejak pertama kali melakukan penerbitan melalui penawaran ke publik.
Selain capaian tersebut pemerintah juga berhasil menerbitkan Samurai Bonds pada spread overdolar AS swap yang lebih rendah
dari tahun sebelumnya.
Kondisi itu telah memperkuat posisi Indonesia sebagai penerbit Samurai Bonds yang menjadi acuan bagi penerbit lainnya. (Ant/E-1)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved