Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tahun 2019 yang menyebutkan bahwa terdapat kenaikan jumlah putusan pengadilan pajak atas banding dan gugatan yaitu dari 6034 menjadi 6763 dalam satu tahun.
Anis mengkritisi sisi lain yaitu tingkat kemenangan DJP atas peradilan perpajakan sepanjang 2019 yang menurun dari 43,5% menjadi hanya 40,4%. Jumlah putusan pengadilannya naik tetapi tingkat kemenangannya menurun.
“Bagaimana Kementerian Keuangan membimbing, mengarahkan, memaksimalisasi, kinerja otoritas perpajakan agar kinerja otoritas perpajakan jadi semakin baik? Dan bagaimana juga evaluasinya? Evaluasi ini sangat penting untuk memacu kinerja otoritas pajak agar target-target yang dicanangkan dapat sasaran optimal sehingga meminimalisir shortfall perpajakan setiap tahun. Karena faktanya shortfall perpajakan selalu terjadi setiap tahun,” kata Anis dalam rilis pers kepada awak media, Kamis (25/5).
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga mengemukakan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan utang tahun 2019 oleh Kemenkeu.
BPK telah memberikan catatan terkait belum adanya pembagian tugas wewenang antar instansi pemerintah tentang pengembangan pasar surat utang negara dan surat berharga syariah negara, pengelolaan DPPN, program BPI, dan risk pro oleh BLU LPDP tahun 2017 sampai 2021 pada tahun 2019 yang dinilai kurang efektif.
“Bagaimana dan langkah apa yang sudah dikerjakan oleh Kementrian Keuangan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi BPK RI tersebut, sangat penting untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut untuk minimalisir permasalahan pengelolaan anggaran negara yang tidak efektif dan efisien. Agar di masa mendatang, APBN kita semakin kredibel," imbuh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Secara khusus, legislator dapil DKI Jakarta I itu juga menyoroti Program Dukungan Manajemen di Kemenkeu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40 triliun lebih atau sebesar 94,6% dari total pagu indikatif yang jumlahnya Rp 42 triliun.
Dalam pemaparannya, Menkeu menjelaskan bahwa anggaran program dukungan manajemen ini mencakup seluruh unit eselon I dengan seluruh kegiatan yang ada di dalamnya.
“Bagaimana logika berpikirnya, ketika dari lima program yang ada, satu program yaitu dukungan manajemen yang mencakup seluruh unit Eselon I menggunakan anggaran 94,6% dari total anggaran pagu indikatif, padahal dengan proporsi alokasi yang sedemikian besar, seharusnya diberikan penjelasan kerangka pikir yang lebih detail,” pungkas Anis. (OL-09)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved