Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

Pengamat: Selain Menkeu, Semua Menteri Bidang Perekonomian Lemah

Despian Nurhidayat
30/6/2020 13:31
 Pengamat: Selain Menkeu, Semua Menteri Bidang Perekonomian Lemah
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi covid-19 di Istana Merdeka(ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

PENGAMAT ekonomi Piter Abdullah menegaskan selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seluruh kementerian yang bergerak di bidang perekonomian tidak memiliki terobosan dan sense of crisis.

Pasalnya, menurut Piter jajaran kabinet Presiden Joko Widodo di periode kedua ini terbilang cukup lemah. Hal tersebut terlihat dari lambatnya realisasi anggaran yang disebabkan oleh keterbatasan data dan birokrasi yang buruk.

"Saya kira selain Kemenkeu semua kementerian bidang perekonomian tidak cukup baik kinerjanya. Di tengah wabah saat ini, yang saya lihat jelas kerja kerasnya hanya Ibu SMI dan jajarannya. Di luar itu, semua sama saja," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/6).

Lebih lanjut, bila diperinci lagi Piter mengatakan banyak faktor yang menjadi penyebab lambatnya realisasi anggaran.

Baca juga: Kadin: Penggunaan Data K/L Lambat buat Penyaluran Anggaran Mandek

Tapi di atas segalanya dia merasa sependapat dengan Presiden Jokowi. Menurutnya saat ini tidak ada sense of crisis yang mendorong para pejabat di beberapa kementerian untuk melakukan upaya terobosan di tengah pandemi covid-19 ini.

"Harusnya ada terobosan dan sense of crisis untuk mengatasi semua kendala agar realisasi anggaran tersebut bisa lebih cepat," sambungnya.

Piter pun menekankan bahwa kabinet Presiden Jokowi perlu dilakukan penyusunan ulang atau reshuffle agar kinerja bisa menjadi lebih maksimal.

"Menurut saya kabinet Presiden Jokowi periode kedua ini memang sangat lemah, sangat perlu disusun ulang. Agar Kinerja Presiden Jokowi bisa lebih baik. Tapi ujungnya reshuffle atau tidak itu biar menjadi wewenangnya Pak Presiden. Kalau Pak Presiden memang merasa perlu, just do it," pungkas pria yang juga merupakan Dosen di Perbanas Institute tersebut. (A-2)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya