Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyayangkan presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet gemuk pada pemerintahannya mendatang. Menurut Dedi, kabinet gemuk akan membebani anggaran negara.
Dengan membentuk kabinet gemuk, Prabowo menjalankan politik akomodasi yang memberikan ruang bagi semua partai pendukung dalam Pilpres lalu ditambah partai yang baru bergabung setelah Pilpres.
"Membuat kabinet lebih gemuk lagi merupakan kebijakan yang disayangkan, karena akan kian membebani anggaran negara sekaligus memberi ruang politik akomodasi," kata Dedi, di Jakarta, Jumat (11/8).
Baca juga : Alasan Etis, Menteri Disarankan Mundur saat Jadi Capres
Dedi mengatakan seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
"Kabinet saat ini sebenarnya sudah cukup besar porsinya, karena ada pos kementerian yang tidak perform secara baik, misalnya kementerian koperasi, koperasi sebenarnya sangat fundamental tetapi faktanya tidak dipimpin oleh tokoh yang tepat, sehingga memungkinkan dilebur atau cukup menjadi badan koperasi nasional," kata Dedi.
"Begitu halnya kementerian sosial yang seharusnya tidak diperlukan berdiri sendiri, bisa diringkas dan disatukan dengan kementeria pemberdayaan perempuan, termasuk dengan kementerian tenaga kerja," ujarnya.
Baca juga : Utamakan Industri Strategis Dalam Negeri
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang lebih besar dibanding pada pemerintahan periode-periode terdahulu. Menurut Prabowo, kabinet yang gemuk itu diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat.
"Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'wah kabinet Prabowo gemuk, banyak.' Ya, negara kita besar, Bung!" kata Prabowo di Jakarta, Rabu (9/10).
Prabowo mencontohkan Timor Leste yang hanya memiliki sekitar 1,3 juta penduduk, tetapi jumlah menteri kabinetnya mencapai 28. Menurut Prabowo, hal itu terjadi lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut.
"Kalau kita negara otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 sampai 24 menteri," ujarnya. (Faj/I-2)
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
Makroekonomi dan Keuangan dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai istilah serakahnomics sangat relevan.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved