Kabinet Gemuk Prabowo Bebani negara

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyayangkan presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet gemuk pada pemerintahannya mendatang. Menurut Dedi, kabinet gemuk akan membebani anggaran negara.

Dengan membentuk kabinet gemuk, Prabowo menjalankan politik akomodasi yang memberikan ruang bagi semua partai pendukung dalam Pilpres lalu ditambah partai yang baru bergabung setelah Pilpres.

"Membuat kabinet lebih gemuk lagi merupakan kebijakan yang disayangkan, karena akan kian membebani anggaran negara sekaligus memberi ruang politik akomodasi," kata Dedi, di Jakarta, Jumat (11/8).

Baca juga : Alasan Etis, Menteri Disarankan Mundur saat Jadi Capres

Dedi mengatakan seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.

"Kabinet saat ini sebenarnya sudah cukup besar porsinya, karena ada pos kementerian yang tidak perform secara baik, misalnya kementerian koperasi, koperasi sebenarnya sangat fundamental tetapi faktanya tidak dipimpin oleh tokoh yang tepat, sehingga memungkinkan dilebur atau cukup menjadi badan koperasi nasional," kata Dedi.

"Begitu halnya kementerian sosial yang seharusnya tidak diperlukan berdiri sendiri, bisa diringkas dan disatukan dengan kementeria pemberdayaan perempuan, termasuk dengan kementerian tenaga kerja," ujarnya. 

Baca juga : Utamakan Industri Strategis Dalam Negeri

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang lebih besar dibanding pada pemerintahan periode-periode terdahulu. Menurut Prabowo, kabinet yang gemuk itu diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat.

"Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'wah kabinet Prabowo gemuk, banyak.' Ya, negara kita besar, Bung!" kata Prabowo di Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo mencontohkan Timor Leste yang hanya memiliki sekitar 1,3 juta penduduk, tetapi jumlah menteri kabinetnya mencapai 28. Menurut Prabowo, hal itu terjadi lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut.

"Kalau kita negara otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 sampai 24 menteri," ujarnya. (Faj/I-2)